RIAUIN.COM – Dinas Pendidikan Provinsi Riau menegaskan bahwa daya tampung dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk jenjang SMA, SMK, dan MA tahun ajaran 2025/2026 memadai untuk seluruh lulusan tingkat SMP di provinsi ini. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Plh Kepala Disdik Riau, Erisman Yahya, dalam acara penandatanganan Pakta Integritas SPMB di Gedung Daerah Balai Serindit.

Erisman menjelaskan bahwa tahun ini terdapat sekitar 108 ribu siswa SMP yang telah lulus dari sekolah negeri dan swasta. Angka ini menjadi acuan utama bagi penyusunan kapasitas penerimaan siswa baru, sehingga tidak ada siswa yang tertinggal dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

“Alhamdulillah, seluruh lulusan SMP di Riau, yang jumlahnya mencapai 108 ribu, dipastikan bisa tertampung,” ujar Erisman, Jumat (13/6/2025).

Pemerintah Provinsi Riau telah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap daya tampung sekolah, baik negeri maupun swasta, guna memastikan distribusi siswa berjalan seimbang. Sistem SPMB yang diterapkan memadukan prinsip zonasi dengan penilaian akademik dan prestasi, berbeda dari sistem PPDB yang lebih fokus pada zonasi semata.

“SPMB mengkombinasikan zonasi dengan prestasi, sehingga hasilnya lebih proporsional,” jelasnya.

Menurut Erisman, permasalahan selama ini muncul karena sebagian masyarakat masih berorientasi pada sekolah-sekolah favorit. Pandangan sempit ini mengakibatkan penumpukan pendaftar di beberapa sekolah saja, sementara sekolah lain tidak maksimal menerima siswa.

Melalui sistem seleksi yang lebih merata, masyarakat diimbau untuk tidak terpaku pada sekolah-sekolah unggulan semata. Disdik berharap masyarakat mempertimbangkan semua jalur pendaftaran dan alternatif sekolah yang ada.

“Kami ingin masyarakat sadar bahwa semua sekolah memiliki kualitas. Jangan hanya fokus pada satu dua sekolah, karena ini bisa menimbulkan ketimpangan,” ungkapnya.

Untuk mengantisipasi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri, Disdik Riau juga menyediakan program BOSDA Afirmasi, khusus bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang melanjutkan pendidikan di sekolah swasta mitra pemerintah.

“Lewat BOSDA Afirmasi, siswa dari keluarga tidak mampu bisa tetap bersekolah di swasta tanpa biaya, asal sekolah tersebut sudah bekerja sama dengan pemerintah,” tambah Erisman.

Namun, ia mengingatkan bahwa kuota BOSDA Afirmasi terbatas. Tahun sebelumnya, kuotanya hanya mencakup sekitar 2.000 siswa, dan diperkirakan tidak akan jauh berbeda tahun ini. Program ini sebagian besar diterapkan di Kota Pekanbaru, di mana persaingan masuk sekolah tergolong tinggi.

Disdik Riau pun mengajak masyarakat untuk bersikap realistis dan cermat dalam proses pendaftaran, dengan harapan pemerataan pendidikan bisa tercapai di seluruh wilayah Riau. (Nab)