RIAUIN.COM – Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan bahwa pengawasan kawasan hutan di Riau membutuhkan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah pusat. Luasnya areal hutan di provinsi ini dinilai tidak sebanding dengan jumlah polisi kehutanan (Polhut) yang bertugas saat ini.

“Memang tidak seimbang antara luas kawasan hutan dengan jumlah personel Polhut yang ada sekarang,” ujarnya saat ditemui di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Selasa (10/06).

Gubernur menyebut bahwa keterbatasan jumlah Polhut berdampak pada kurang optimalnya pengawasan terhadap berbagai jenis kawasan hutan, mulai dari hutan lindung, hutan produksi, hingga kawasan konservasi. Masing-masing kategori ini memiliki tantangan tersendiri dalam hal penjagaan dan pengelolaan.

Abdul Wahid berkomitmen untuk mengusulkan penambahan personel Polhut kepada pemerintah pusat. Ia berharap, usulan tersebut bisa diterima mengingat pentingnya peran Polhut dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah praktik-praktik seperti penebangan liar dan perambahan.

“Kita akan terus dorong agar ada tambahan personel. Tentu, prosesnya akan kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain soal jumlah, Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami fungsi dan batasan penggunaan kawasan hutan. Ia menilai, edukasi publik sangat diperlukan agar masyarakat tidak keliru dalam memanfaatkan sumber daya hutan.

“Ke depan memang perlu edukasi. Mana yang termasuk hutan lindung, mana yang boleh dikelola. Ini harus jelas,” katanya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau, Embi Yarman, menjelaskan bahwa perlindungan hutan dijalankan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 75 Tahun 2014.

Menurut Embi, penguatan pendekatan preemtif sangat penting agar pelestarian hutan tidak hanya bertumpu pada aparat, tetapi juga didukung oleh partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini, kolaborasi antara warga, pemerintah daerah, dan penegak hukum sangat dibutuhkan.

Ia juga menyampaikan bahwa patroli rutin dan penindakan hukum terhadap pelanggaran merupakan langkah krusial, terutama di area rawan seperti kawasan hutan yang terbuka aksesnya. Saat ini, dari total 4,8 juta hektare hutan di Riau, sekitar 2 juta hektare masuk kategori “open access”, yang rentan terhadap perusakan.

“Jumlah Polhut kita hanya sekitar 80 orang untuk seluruh Riau. Ini sangat tidak mencukupi. Belum lagi banyak peralatan yang kondisinya sudah rusak,” jelas Embi.

Ia mengakui bahwa keterbatasan dalam hal SDM, anggaran, perlengkapan, dan metode kerja menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan tugas. Selain kekurangan personel, kondisi keuangan daerah juga menjadi tantangan utama dalam pelatihan dan perekrutan tenaga baru.

Sebagai langkah sementara, DLHK menggandeng aparat kepolisian dan kementerian terkait untuk mendukung pengawasan di lapangan. Pihaknya juga telah mengajukan tambahan personel ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan harapan bisa mengisi kekurangan kebutuhan personel hingga 700 orang.

Pada Februari lalu, DLHK telah memulai pelatihan peningkatan kapasitas bagi Polhut. Namun karena keterbatasan anggaran, pelatihan tersebut belum dapat dijalankan sepenuhnya.

“Upaya kita tidak berhenti. Koordinasi dengan pihak kepolisian terus dilakukan, dan pelatihan tetap menjadi prioritas meski anggaran terbatas,” tutup Embi. (Nab)