Oleh: Hendrianto

PADA Agustus 2009 lalu, saya berkesempatan hadir dalam undangan Departemen Kelautan Republik Indonesia  (DKP) selama tiga hari di Ancol, Jakarta. Saat itu, Raja Ampat menjadi fokus utama penelitian kami untuk kampanye "terumbu karang sehat, ikan melimpah".

Keindahan bawah lautnya yang tak tertandingi dan keanekaragaman hayatinya yang luar biasa menjadikannya percontohan ideal bagi daerah maritim lainnya di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, waktu itu. Harapannya, semangat konservasi yang diterapkan di Raja Ampat bisa menular dan melindungi terumbu karang dari kejahatan lingkungan di seluruh nusantara.

Namun, harapan itu kini seolah pupus. Alih-alih tetap menjadi ikon konservasi, Raja Ampat kini berhadapan dengan ancaman serius dari tambang nikel. Keindahan alam yang begitu agung, yang seharusnya menjadi warisan bagi generasi mendatang, kini terancam oleh eksploitasi mineral yang tak terkendali.

Pemerintah seolah menutup mata terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Prioritas terhadap keuntungan finansial tampaknya mengalahkan komitmen terhadap perlindungan alam.

Ini adalah sebuah ironi besar, mengingat Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang ini secara jelas melarang aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil. Pasal 35 huruf k UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Lalu, mengapa pemerintah seolah melanggar aturannya sendiri? Mengapa ada celah yang memungkinkan pertambangan nikel merusak pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi? Indikasi awal menunjukkan adanya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di beberapa pulau kecil di Raja Ampat, seperti Pulau Lhohol, Pulau Katem, dan Pulau Sayang.

Ini adalah pelanggaran yang sangat mencolok terhadap semangat dan isi undang-undang yang sudah ada. Dampak pertambangan nikel di pulau-pulau kecil tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik. Sedimentasi dari penambangan akan merusak terumbu karang, habitat ikan, dan ekosistem laut secara keseluruhan.

Ini akan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor perikanan dan pariwisata. Kerusakan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat Raja Ampat.

Sudah saatnya pemerintah menegakkan hukum yang telah dibuatnya sendiri. Perlindungan terhadap pulau-pulau kecil dan ekosistem laut harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar janji di atas kertas. Keuntungan jangka pendek dari pertambangan nikel tidak akan sebanding dengan kerugian jangka panjang yang akan ditanggung oleh alam dan masyarakat.

Kita tidak bisa membiarkan Raja Ampat, mutiara Indonesia, terkoyak lebih jauh. Sebagai mantan jurnalis bahari yang pernah melihat langsung keajaiban Raja Ampat, saya menyerukan agar semua pihak, mulai dari pemerintah, aktivis lingkungan, hingga masyarakat, bersatu untuk melindungi keindahan alam ini dari ancaman eksploitasi yang merusak. Jangan sampai warisan ini hanya menjadi kenangan pahit di masa depan. (***)