RIAUIN.COM- Bupati Bengkalis Kasmarni mengajak sekaligus mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk bersama-sama, bersatu padu, bersinergi dan menyatukan langkah mewujudkan negeri yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera (Bermasa) serta Unggul di Indonesia.

Ajakan itu disampaikan saat membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 sekaligus Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029, Senin (10/3/2025), di Balai Kerapatan Adat Wisma Sri Mahkota Bengkalis.

Dalam arahannya Bupati Bengkalis Kasmarni mengatakan, forum Musrenbang RKPD dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029 hari ini, tentunya memiliki peran strategis dalam upaya menyatukan asta cita yang menjadi arah pembangunan nasional ke dalam agenda pembangunan daerah.

Selanjutnya Kasmarni juga menyampaikan substansi rancangan awal RPJMD Kabupaten Bengkalis tahun 2025-2029,
pertama, visi Kabupaten Bengkalis yang telah dirancang dan janjikan pada masa kampanye tahun lalu adalah terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia, yang akan dicapai melalui tiga misi, yakni pertama, mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, potensi SDA dan SDM efektif dalam memajukan perekonomian yang berdaya saing.

Kedua, mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.

Ketiga, mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Lebih lanjut Kasmarni menyebutkan dari tiga misi ini akan didukung dengan 5 program unggulan, yang terdiri dari, pertama, bantuan keuangan 1 milyar 1 desa dan tambahan alokasi 1 milyar 1 kecamatan dan 1 kelurahan.

Kedua, beasiswa khusus dan berprestasi ketiga, akses jaminan sosial dan kesehatan total bagi masyarakat, keempat, optimalisasi pelayanan transportasi antar pulau, dan kelima, pelayanan sistem kependudukan berbasis mobile.

Selanjutnya akan ada 9 program strategis, baik yang akan dikerjakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis maupun bersifat dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan sektor lainnya diantaranya mendorong percepatan pembangunan jembatan Pulau Sumatera-Pulau Bengkalis, pembangunan RS Pratama Bukit Batu, mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Buruk Bakul.

Kemudian melanjutkan pembangunan Duri Islamic Centre, pembangunan Balai Raja Eco-Park, mendorong pembangunan Politeknik Duri, mendorong terwujudnya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupat, pembangunan pusat tamadun Islam di Pulau Bengkalis dan revitalisasi kebun binatang Selat Baru.

Dalam aspek spasial, lanjut Kasmarni Pemerintah Kabupaten Bengkalis menetapkan empat klaster pembangunan kawasan, yang terdiri dari, Kecamatan Bengkalis dan Bantan sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perikanan dan pengembangan budaya melayu.

Kecamatan Bukit Batu, Siak Kecil dan Bandar Laksamana sebagai kawasan pertanian, perkebunan dan industri pengolahan.

Kecamatan Rupat dan Rupat Utara sebagai kawasan pariwisata unggulan dan perikanan selanjutnya Kecamatan Mandau, Bathin Solapan, Pinggir, dan Talang Muandau sebagai kawasan industri migas, perdagangan dan jasa.

"Kami berharap pada forum hari ini dapat menerima masukan dari para peserta forum ini untuk memperkaya strategi dan arah kebijakan dimaksud,"pinta Bupati.

Terakhir Kasmarni menyampaikan, berdasarkan proyeksi sementara penerimaan daerah di tahun 2026 mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2025 ini. Oleh karena itu kepada seluruh kepala perangkat daerah diharapkan dapat menggali potensi baru Pendapatan Asli Daerah setiap sektor.

Kemudian memperkuat akses dan komunikasi ke kementerian/lembaga di pusat untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan di luar APBD. Melakukan efisiensi dengan penghitungan cermat pada setiap item belanja agar terhindar dari pemborosan atau belanja yang tidak bermanfaat langsung pada program.

Dan melakukan inovasi-inovasi baru dalam pelaksanaan program agar penghematan belanja tidak berpengaruh terhadap capaian program dan kegiatan. -inf