RIAUIN.COM - Menyambut perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menggelar rapat koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau. Rapat yang digelar pada Selasa (10/12) ini bertujuan untuk memastikan kestabilan pasokan dan harga pangan, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2024.

Rapat yang dipimpin oleh Pj Sekda Riau, Taufik OH, dihadiri oleh jajaran Forkopimda Riau dan berbagai pemangku kepentingan lainnya di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau.

Taufik OH menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, pada November 2024 terjadi inflasi sebesar 0,43 persen secara month to month (m-to-m) dan 0,87 persen year on year (y-o-y). Meskipun angka inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat 1,38 persen secara y-o-y, Taufik menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi lonjakan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Kami telah mengawal inflasi selama tiga tahun terakhir, dan meskipun sekarang terjadi deflasi, kita harus hati-hati. Deflasi yang berlangsung lama justru bisa mengurangi daya beli masyarakat, yang harus kita waspadai," ungkapnya.

Pentingnya menjaga kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok menjadi fokus utama. Terutama menjelang HBKN, permintaan terhadap barang dan jasa diperkirakan akan meningkat, berpotensi memicu lonjakan harga dan gejolak inflasi. Oleh karena itu, Taufik mengimbau agar pemerintah provinsi serta kabupaten/kota lebih intensif dalam memantau dan mengawasi situasi ini.

"Beberapa risiko yang perlu diwaspadai terkait kestabilan harga pangan, antara lain pasokan yang terbatas, gangguan distribusi, dan fluktuasi harga komoditas. Oleh karena itu, kerja sama dengan satgas pangan dan aparat hukum harus lebih ditingkatkan, untuk mengantisipasi penimbunan barang atau harga pangan yang tidak wajar," jelasnya.

Pj Sekda juga mendorong pelaksanaan langkah-langkah strategis seperti operasi pasar murah dan gerakan pangan murah guna menjaga kestabilan harga komoditas pangan. Ketersediaan stok pangan utama seperti beras, cabai, bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras harus terus dipastikan.

"Untuk memastikan ketersediaan beras, saya mengimbau pemerintah daerah untuk memaksimalkan panen raya beras dan cabai merah di masing-masing wilayah. Selain itu, kelancaran distribusi pangan juga harus dijaga, terutama di daerah-daerah yang rawan gangguan," tambahnya.

Taufik juga mengingatkan pentingnya menjaga kondisi infrastruktur jalan dan kelancaran distribusi pangan di pelabuhan, khususnya di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Kepulauan Meranti. Pemprov Riau juga telah bekerja sama dengan provinsi-provinsi tetangga seperti Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara untuk memastikan pasokan pangan tetap aman dan terjaga selama periode Nataru. (*)