RIAUIN.COM - Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang digelar pada 18 Agustus di Hotel Grand Paragon ternyata tidak sesuai dengan klaim bahwa acara tersebut dihadiri oleh 21 provinsi. Berdasarkan data dan foto yang dihimpun, hanya 13 provinsi yang hadir dalam KLB ilegal tersebut.

Dari 13 provinsi yang hadir, empat provinsi sudah dibekukan, yaitu DKI Jakarta, Babel, Riau, dan Banten. Provinsi lainnya, seperti Jawa Barat, Lampung, dan Jambi, dihadiri oleh pejabat yang tidak memiliki otoritas resmi. Sementara itu, provinsi yang diwakili oleh ketua resmi adalah Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, dan Papua Barat.

Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Hendra, menegaskan bahwa klaim kehadiran 21 provinsi pada KLB ilegal Hotel Grand Paragon jauh dari kenyataan. "Fakta di lapangan berbeda dari yang mereka rilis," ungkap Hendra. Berman Nainggolan, anggota Dewan Kehormatan, menambahkan bahwa klaim tersebut hanyalah khayalan. "Peserta KLB ilegal tampaknya terjebak dalam ambisi kekuasaan dan mengabaikan fakta," tegas Berman pada Minggu malam, 18 Agustus.

KLB ilegal ini mendapat kecaman keras dari Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. Hendry menyatakan bahwa KLB ini diinisiasi oleh H. Ilham Bintang, mantan Penasihat PWI yang telah diberhentikan, dan Zulmansyah Sekedang, mantan Ketua Bidang Organisasi.