RIAUIN.COM- PT Pertamina Hulu Rokan telah melakukan pembayaran dana hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Kerja Rokan atau Participating Interest (PI) sebesar Rp3,5 triliun untuk Provinsi Riau. Karena itu Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto berkomitmen untuk mendukung kelancaran operasi dan produksi minyak dan gas (migas) dengan dikeluarkannya Surat Keputusan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) guna mendukung kelancaran operasional PT PHR.

Hal tersebut dikatakan Pj Gubernur Riau saat menjamu Direktur Utama PT PHR, Ruby Mulyawan dan jajaran manajemen PHR di Kediaman Gubernur, Rabu (20/3/2024). Dalam jamuannya Pj Gubri mengatakan kegiatan operasional PHR di Blok Rokan harus didukung karena berkaitan dengan ketahanan energi nasional.

"Kami berharap bisa berkontribusi juga untuk operasi PHR. Kami sudah dibantu oleh PHR Rp3,5 triliun, untuk itu kami juga memberikan bantuan, jika ada persoalan di lapangan kami siap membantu. Biar sumur bor PHR semakin banyak, produksi semakin tinggi," kata Pj Gubri.

Dalam SK tersebut menegaskan, salah satu tugas Satgas di antaranya, mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan yang diperlukan dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi PT PHR di Provinsi Riau. Satgas juga berperan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan kegiatan yang diperlukan oleh PHR.

Selain itu, Satgas juga bisa melakukan koordinasi dan pendampingan PT PHR dengan instansi terkait. Satgas juga bisa memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur Riau terkait dukungan kelancaran operasi dan produksi PHR di WK Rokan.

Pada kesempatan itu Dirut PHR, Ruby Mulyawan mengapresiasi terbentuknya Satgas untuk mendukung kelancaran operasional PT PHR di WK Rokan. Ruby berharap melalui dukungan ini kegiatan operasional PHR semakin mudah dan lancar.

"Terima kasih Pak Pj Gubernur Riau atas dukungannya untuk PHR. Semoga dengan adanya dukungan ini, kegiatan operasi PHR semakin mudah dan lancar, aman dan selamat, sehingga bisa semakin meningkatkan jumlah produksi untuk mendukung ketahanan energi bagi negeri," kata Ruby.

Satgas Dukungan Kelancaran Operasional PHR di WK Rokan tersebut terdiri dari, Gubernur Riau sebagai pengarah, Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Riau sebagai pengarah, Komandan Resort Militer 031 Wirabima sebagai pengarah, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau sebagai Pengarah dan Sekda Provinsi Riau sebagai pengarah. Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Riau sebagai Ketua dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau sebagai sekretaris.

Anggota Satgas di tingkat Provinsi Riau terdiri dari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Kepala Badan Pendapatan Daerah Riau, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Riau, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Riau, Kepala Dinas Perhubungan Riau, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Riau, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Riau, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Riau, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Riau, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Riau, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Riau.

Kepala Daerah dan Forkopimda serta instansi/dinas terkait dari daerah penghasil minyak dan gas di WK Rokan juga menjadi anggota dalam Satgas ini, di antaranya Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), Kabupaten Siak, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul). Sementara itu, Direktur Riau Petroleum dan Direktur Riau Petroleum Rokan sebagai BUMD pengelola dana PI PHR juga menjadi anggota Satgas tersebut.

Seperti diketahui, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021.

Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041.

Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina.

Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan. -rls, vie