RIAUIN.COM - Ketua Tim Auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau, M Fahmi  Aressa, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun 3 bulan. Hukuman itu sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Vonis dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diketuai M Arif Nuryanta, Kamis (21/12/2023) malam. Fahmi dinilai bersalah menerima suap dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif, Muhammad Adil,  sebesar Rp1 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhammad Fahmi Aressa selama 4 tahun 3 bulan dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," ujar hakim ketua Arif Nuryanta didampingi hakim anggota Salomo Ginting dan Adrian HB Hutagalung.

Hakim menyatakan Fahmi bersalah melanggar pasal Pasal 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 KUHPidana.

Hal memberatkan hukuman,perbuatan Fahmi Aressa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas tidak pidana korupsi, dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah. Hal meringankan terdakwa mengakui perbuatannya, memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Selain itu Fahmi diharuskan membayar uang pengganti Rp3,580.000. Dengan ketentuan  apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Apabila harta tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantikan dengan pidana kurungan 6 bulan," kata  hakim Arif.

Atas tuntutan itu, Fahmi mengaku belum dapat memastikan akan mengajukan banding atau tidak. "Lihat dulu. Diskusi dulu sama penasihat hukum," ujar Fahmi.

Sebelumnya JPU menuntut Fahmi dengan penjara selama 4 tahun dan 3 bulan, denda Rp250 juta dengan  ketentuan, jika denda tidak dibayarkan dapat diganti pidana kurungan selama 4 bulan.

JPU memberi hukuman tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara Rp3.580.000. Satu bulan setelah putusan inkrah, harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk mengganti kekurangan kerugian negara atau diganti penjara selama 10 bulan.(*)