Negeri JERABU

Ade Hartati Rahmat, MPd 
Anggota DPRD RIAU / F - PAN

Hampir 10 tahun berlalu, ketika perjuangan Rakyat Riau Melawan Asap dikumandangkan, tahun itu 2012 yang lalu. Saat beberapa elemen masyarakat mulai membangun kesadaran, menginisiasi lahirnya gerakan sosial untuk melawan kehidupan yang sangat tidak sehat dan layak yang disebabkan oleh adanya bencana asap atau jerabu akibat pembakaran lahan.

Saat itu pemerintah, baik pusat maupun daerah belum melihat bahwa kondisi udara Riau yang buruk disebabkan oleh kebakaran lahan sebagai sebuah bencana. Pemerintah menilai bahwa kondisi udara di Riau bahkan mungkin di provinsi lain sebagai satu hal kondisi rutin tahunan yang disebabkan oleh musim kemarau panjang, sehingga mengakibatkan lahan gambut terbakar.

Dikarena perspektif pemangku kepentingan yang belum terbangun dan belum menyadari. Oleh karena itu gerakan membangun kesadaran dan sosial  mulai dilahirkan. Beberapa sahabat yang tergabung dari beberapa 8 penguasaan lahan yg jauh dari ramah .

Pembakaran atau kebakaran atau apalah namanya, sebagai bentuk buruknya tata kelola hutan kita  yang masih amburadul, pengelolaan lahan yang masih tradisionil (buka lahan dengan dibakar) menjadi penyebab Riau  sebagai salah satu provinsi terbesar dengan jumlah jutaan hektare lahan perkebunan, menjadi provinsi yang paling rawan untuk bencana asap .

Beberapa upaya sudah pernah dilakukan. Tahun 2015, DPRD Riau membentuk Panitia Khusus Evaluasi Monitoring Lahan. Di mana Pansus ini merekomendasikan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera melakukan evaluasi dlm hal tata kelola dan peruntukan lahan.

Pansus juga menangkap, selain kerugian negara disektor pajak, kebakaran lahan yg terjadi juga disebabkan oleh adanya penguasaan dan pengelolaan  lahan yg tidak ramah lingkungan. Hasil temuan pansus tahun 2015 tersebut, hingga hari ini hanya menjadi sebuah naskah tanpa ditindak lanjuti.

Semua kita hanya akan ingat ketika asap kembali terjadi.

Ditahun yang sama DPRD juga membentuk Panitia Khusus Evaluasi Tata Ruang dan Wilayah  ( RT/RW), yang merekomendasikan hampir 1 juta hektare lahan untuk sementara di holding (baik penguasaannya maupun tata kelolanya).

Hal ini mengindikasikan agar Pemerintah Pusat segera melakukan revisi kebijakan dalam hal tata kelola lahan. Hasil temuan ke dua pansus tersebut, seharusnya menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan ke depan ,(terutama dalam hal perizinan yang akan berkaitan erat dengan pajak yang akan dihasilkan).

Bencana asap tidak akan pernah selesai jika semua pihak tidak membangun komitmen dalam hal tata kelola lahan yang ramah lingkungan. Gajah-gajah besar para penguasa lahan akan terus menyedot bumi gambut Melayu untuk dihisap hasilnya dengan tidak meninggalkan apapun bagi negeri ini.

Bayi-bayi lahir di tengah udara jerabu. Anak-anak hidup dalam bencana jerabu. Ekonomi, pendidikan, kesehatan sudah pasti akan terganggu .

Hanya kesadaran masyarakat untuk melawan asap yang harus terus  digaungkan. Dan hampir 10 tahun yang lalu gerakan rakyat Riau melawan asap dimulai dan mungkin tak kan pernah berhenti .

Diam ditindas atau LAWAN !!