RIAUIN.COM- DPRD Kuansing telah membentuk panitia pemilihan Wakil Bupati Kuansing untuk mengisi sisa jabatan 2021-2026. Warga pun mendukung langkah tersebut, asalkan wakil bupati yang akan dipilih seirama dengan bupati.

"Kita mendukung langkah-langkah yang diambil oleh DPRD karena pengisian jabatan wakil bupati itu diatur dalam UU," kata salahseorang tokoh politik di Kuansing Musliadi.

Namun perlu diingat, pengisian jabatan itu tentu harus mendapatkan persetujuan dari bupatinya. Karena bupati yang akan memerlukan dalam membantu tugas-tugasnya dalam menjalankan tugas sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan.

"Dan jangan nanti kursi wakil bupati diisi, sementara tidak sejalan dengan bupati. Karena banyak terjadi begitu dilantik bupati dan wakil bupati tidak sampai separuh jalan sudah tidak sejalan," kata mantan anggota legislatif Kuansing  itu mengingatkan.

Menurutnya, ini penekanan yang paling penting, sebab kehadiran wakil bupati itu harus membantu tugas-tugas bupati.

"Bukan justru mau jadi bupati pula nanti," timpalnya.

Dan begitu juga sebaliknya, bupatinya jangan hanya memberikan kursi dan meja kosong saja kepada wakil bupati. Artinya wakil bupati diajak bicara soal menyelesaikan visi dan misi Kuansing sesuai dengan janji-janji kampanye pasanagn ASA terdahulu.

Musliadi menambahkan, pengisian jabatan wakil bupati di tahun politik kurang efektif, dan dari sisi sisa jabatan juga kurang efektif. 'Maka saya menyarankan ke bupati perlu dikaji untung ruginya baik secara politis maupun secara aturan," sarannya.

Sedangkan menurut akademisi Riau, Zul Wisman SH MH mengatakan, keberadaan bupati dan wakil bupati itu sebagai kepala daerah adalah two in one, maka seyogyanya kekosongan wakil bupati itu diisi dengan ihtikad baik secara politiknya.

"Tentu itu harus diisi oleh orang yang tepat. Tepat dalam artian seirama secara politik dengan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tepat dari sisi keilmuan dan pengalaman dibidang pemerintahan," ujarnya.

Maka, ketika ada dua orang sebagai chief eksekutif maka akan mempercepat kinerja, pencapaian program kegiatan yang tertuang dalam RPJMD. Masa sisa jabatan ini harus dioptimalkan untuk memajukan daerah

"Jadi hal ini yang harus didudukkan kembali oleh bupati dan koalisi partai politik yang punya hak atas jabatan wakil bupati," tutur Dosen Universitas Riau itu menyarankan.

Sekedar diketahui, setakad ini Kabupaten Kuansing belum memiliki wakil bupati pasca diangkatnya Suhardiman menjadi Bupati Kuansing defenitif.

Tiga partai pengusung, Golkar, Hanura dan PKS merupakan partai pengusung saat Pilkada 2019 lalu. Ketiga partai ini memiliki hak untuk mengajukan sejumlah nama untuk diusulkan kepada bupati untuk dipilih sebagai wakil bupati.

Kendati demikian, partai pengusung masih menggodok sejumlah nama yang akan diusulkan. Hal ini diakui oleh Ketua PKS Kuansing Syafri ST saat dikonfirmasi, Jumat kemarin (4/8/2023).

"Dalam proses penggodokan," katanya singkat.

Sementara itu, Ketua Partai Hanura Kuansing Darwis menjelaskan pihaknya setakad ini masih menunggu arahan dari DPD dan DPP.

"Wah, belum ada. Kami masih menunggu arahan DPD Dan DPP. 
Kami DPC mengikut perintah saja," tuturnya mengakhiri. -hen