Tembilahan, Riauin.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H Dani M Nursalam SPi MSi memimpin rapat paripurna ke-2 masa persidangan III tahun sidang 2017, Selasa (5/9/2017).

Rapat paripurna yang digelar di aula Gedung DPRD, Jalan HR Soebrantas Tembilahan ini mengagendakan penyampaian tanggapan fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar Bupati Inhil terkait Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 serta Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2016.

Turut hadir saat itu, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekda Said Syarifuddin dan sejumlah Pejabat Eselon di lingkungan Pemkab Inhil.

Adapun penyampaian tanggapan fraksi ini dimulai dari Fraksi Nasdem Plus, yang disampaikan oleh juru bicaranya Gusti Desriansyah. Kemudian, dilanjutkan dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dibacakan Mu'ammar, Fraksi GBAK, Mahyuddin, Fraksi Golkar, Yuliantini, Fraksi Demokrat, M Sabit Bahar, Fraksi PPP, Adi Chandra, dan Fraksi PDIP dibacakan oleh Bambang.

Pada kesempatan itu, secara umum fraksi-fraksi masih menyoroti tentang persoalan perkelapaan, yang menjadi salah satu sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat di Kabupaten Inhil.

Seperti yang disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Mu'ammar. Dikatakannya, Inhil sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia, dan merupakan tulang punggung ekonomi kerayatan masyarakat. Tetapi realitas apa yang terjadi, kebun-kebun kelapa para petani setiap tahunnya mengalami kerusakan.

Kerusakan-kerusakan perkebunan kelapa masyarakat ini, baik dari dampak instusi air laut, abarasi, wabah hama, dan kelapa tua yang tidak mampu untuk diremajakan.

Fenomena tersebut, lanjut Mu'ammar, sesungguhnya menggambarkan bahwa masih rendahnya  perhatian Pemkab Inhil terhadap nasib para petani.

"Hal ini dibuktikan dengan dukungan anggaran yang minim terhadap penyelamatan kebun masyarakat , dan dapat kita lihat pada anggaran di pos belanja APBD setiap tahunnya, rata-rata dukungan anggaran setiap tahunnya untuk penyelamatan kebun masyarakat ini hanya berkisar sekitar Rp20 sampai dengan Rp25 miliar dari total belanja APBD setiap tahunnya yang berkisar Rp2 triliun," tutur Mu'ammar.

Sedangkan juru bicara Fraksi Golkar, Yuliantini menyatakan bahwa upaya-upaya penanggulangan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan semakin berkurangnya lahan kelapa masih belum dilaksanakan secara maksimal sehingga terkesan upaya yang dilakukan belum tepat sasaran.

"Fraksi Golkar prihatin akan kondisi tersebut dan menekankan perlunya studi lebih lanjut secara komprehensif yang melibatkan semua sektor terkait baik seperti akademisi, praktisi maupun dunia usaha sebagai upaya perbaikan lingkungan, sehingga potensi kepala yang dimiliki akan tetap terjaga dan menjadi lebih baik," katanya.

Selanjunya, juru bicara Nasdem Plus, Gusti Desriansyah menyoroti masalah pajak dan retribusi yang masih lemah.

"Dalam pelaksanaan penarikan pajak dan retribusi masih belum maksimal, sehingga rendahnya penerimaan pad selalu terjadi, SKPD terkait lemah pengawasan, lemah kinerja, kami mohon penjelasan," tukasnya. (lipo)