Kabar Chalid akan diangkat menjadi Direktur Utama PHR ditanyakan oleh salah satu anggota Komisi VII DPR RI, M Nasir. Nasir meminta agar pengangkatan Chalid menjadi pemimpin PHR untuk dipertimbangkan ulang.

“Kalau orang itu dijadikan Dirut lagi apalagi di Dapil Saya wah pusing kepala saya lihat orang kayak begini. Tolong pak ini dijadikan perhitungan Chalid jadi Dirut di Rokan,” ujarnya dalam rapat tersebut.

Menurut Nasir, orang yang tidak menghargai Komisi VII saat didatangi di tempat kerjanya, tentu perlu dipertimbangkan lebih lanjut, khususnya untuk diangkat menjadi Direktur Utama di perusahaan Pertamina lainnya.

Sementara Direktur Utama PHE Wiko menambahkan, penjelasan perihal tidak hadirnya Chalid dalam kunjungan kerja pada 7 Februari 2023 lalu. Dia menyatakan tidak ada niatan dari Chalid untuk melecehkan lembaga DPR RI.

"Tadi sudah dijelaskan pada hari yang sama ada rapat dengan komisaris terkait RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) dan insentif program kerja ke ESDM dan SKK Migas,” jelas Wiko.

Adapun Wiko mengatakan, di regional tiga direkturnya hanya satu yakni Chalid sendiri. Maka itu dia memutuskan untuk rapat dengan komisaris dan tidak adanya niatan melecehkan DPR RI.

Meski demikian, dalam rekomendasi RDP Senin 10 April 2023, Komisi VII DPR RI merekomendasikan Direktur Utama PT Pertamina untuk segera memberikan sanksi tegas dan keras kepada Direktur Utama Pertamina Hulu Mahakam karena tidak menghadiri kunjungan kerja spesifik di PHM pada 7 Februari 2023 tanpa alasan apapun.(*)