Disdik dan DPRD Riau akan Konsultasi ke Kemendikbud Soal Zonasi PPDB
RIAUIN.COM- Dinas Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) usai Lebaran Idul Fitri 1444 H ini guna membahas soal zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024. Hal itu perlu dilakukan karena khawatir jika sistem zonasi diberlakukan dengan ketat, siswa lulusan SMP tahun ini tak tertampung di SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru.
“Tadi kita membahas masalah zonasi pada PPDB khususnya di Pekanbaru. Kita khawatir lulusan SMP tidak tertampung di SMA/SMK Negeri,” Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung SH kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disdik Riau, Senin (10/4/2023) di Ruang Komisi V.
Pada pelaksanaan PPDB, kata Robin ada 4 komponen, yakni jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan pindahan. Bila jalur zonasi diberlakukan secara ketat sesuai Permendikbud dikhawatirkan tak semua tamatan SMP akan tertampung.
"Nah, disistem zonasi ini kalau diberlakukan secara ketat sesuai dengan Permendikbud, misalnya di SMAN 7 Kecamatan Senapelan. Kelurahan Kampung Dalam, contohnya ini kelurahan yang zonasinya ke SMA 7. Tapi kalau diberlakukan secara ketat, mereka tidak bakalan bisa menikmati zonasi itu. Sementara tiga komponen lainnya mereka juga tidak memiliki," kata Politisi Fraksi PDIP itu.
Apabila seperti ini, maka mereka tidak akan masuk SMA/SMK Negeri. Belum lagi mengenai rombongan belajar (rombel) di mana setiap kelas menampung 36 siswa.
“Nah kita kan berpikir bagaimana mengurai persoalan ini. Apakah bisa satu rombel itu 40, ini salah satu upaya untuk mengurai daya tampung sekolah tadi. Karena ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat, maka kita berencana bersama dengan Disdik Riau untuk disesuaikan dengan kondisi Pekanbaru, tentu ini kita konsultasikan dengan Kementerian,” ujarnya.
Robin menargetkan usai hari raya lebaran, Komisi V DPRD Riau bersama Disdik Riau akan konsultasi ke Kemendikbud apakah bisa dimodifikasi sesuai kondisi daerah atau seperti apa.
“Pokoknya sebelum PPDB kita akan ke sana. Artinya bagaimana supaya bisa setiap kelas itu bisa 40,” ucapnya.
Hadir pada RDP siang tadi, Sekretaris Komisi V, Karmila Sari, anggota Komisi V Eva Yuliana, Ade Hartati, sedangkan Disdik Riau dihadiri langsung Kadisdik Riau, M Job Kurniawan dan jajarannya. -vie
Berita Lainnya
Peringatan Hari Jadi ke-69 Riau Disemarakkan Pasar Murah hingga Layanan Kesehatan Gratis
Tekan Kriminalitas di Jalan Naga Sakti, Pemko Pekanbaru Tata Kawasan Stadion Utama Riau
Humas Setwan DPRD Riau Dinilai Gagal Jalankan Fungsi, Wartawan Desak Evaluasi dan Pergantian Koordinator
Langkah Pemprov Riau Tekan Inflasi melalui Pasar Murah di Lima Titik
BMKG Catat Hotspot di Riau Turun Jadi 3 Titik, Cuaca Terik dan Berawan Masih Mendominasi
Redam Tensi Politik Riau, DPP Golkar Ambil Alih Kasus Parisman dan Indra Gunawan
Peringatan Hari Jadi ke-69 Riau Disemarakkan Pasar Murah hingga Layanan Kesehatan Gratis
Tekan Kriminalitas di Jalan Naga Sakti, Pemko Pekanbaru Tata Kawasan Stadion Utama Riau
Humas Setwan DPRD Riau Dinilai Gagal Jalankan Fungsi, Wartawan Desak Evaluasi dan Pergantian Koordinator
Langkah Pemprov Riau Tekan Inflasi melalui Pasar Murah di Lima Titik
BMKG Catat Hotspot di Riau Turun Jadi 3 Titik, Cuaca Terik dan Berawan Masih Mendominasi
Redam Tensi Politik Riau, DPP Golkar Ambil Alih Kasus Parisman dan Indra Gunawan