Disdik dan DPRD Riau akan Konsultasi ke Kemendikbud Soal Zonasi PPDB

RIAUIN.COM- Dinas Pendidikan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau akan melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) usai Lebaran Idul Fitri 1444 H ini guna membahas soal zonasi pada Pendaftaran Penerimaan Siswa Baru (PPDB) tahun ajaran 2023-2024. Hal itu perlu dilakukan karena khawatir jika sistem zonasi diberlakukan dengan ketat, siswa lulusan SMP tahun ini tak tertampung di SMA/SMK Negeri di Kota Pekanbaru.

“Tadi kita membahas masalah zonasi pada PPDB khususnya di Pekanbaru. Kita khawatir lulusan SMP tidak tertampung di SMA/SMK Negeri,” Ketua Komisi V DPRD Riau, Robin Hutagalung SH kepada wartawan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disdik Riau, Senin (10/4/2023) di Ruang Komisi V.

Pada pelaksanaan PPDB, kata Robin ada 4 komponen, yakni jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan pindahan. Bila jalur zonasi diberlakukan secara ketat sesuai Permendikbud dikhawatirkan tak semua tamatan SMP akan tertampung.

"Nah, disistem zonasi ini kalau diberlakukan secara ketat sesuai dengan Permendikbud, misalnya di SMAN 7 Kecamatan Senapelan. Kelurahan Kampung Dalam, contohnya ini kelurahan yang zonasinya ke SMA 7. Tapi kalau diberlakukan secara ketat, mereka tidak bakalan bisa menikmati zonasi itu. Sementara tiga komponen lainnya mereka juga tidak memiliki," kata Politisi Fraksi PDIP itu.

Apabila seperti ini, maka mereka tidak akan masuk SMA/SMK Negeri. Belum lagi mengenai rombongan belajar (rombel) di mana setiap kelas menampung 36 siswa.

“Nah kita kan berpikir bagaimana mengurai persoalan ini. Apakah bisa satu rombel itu 40, ini salah satu upaya untuk mengurai daya tampung sekolah tadi. Karena ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat, maka kita berencana bersama dengan Disdik Riau untuk disesuaikan dengan kondisi Pekanbaru, tentu ini kita konsultasikan dengan Kementerian,” ujarnya.

Robin menargetkan usai hari raya lebaran, Komisi V DPRD Riau bersama Disdik Riau akan konsultasi ke Kemendikbud apakah bisa dimodifikasi sesuai kondisi daerah atau seperti apa.

“Pokoknya sebelum PPDB kita akan ke sana. Artinya bagaimana supaya bisa setiap kelas itu bisa 40,” ucapnya. 

Hadir pada RDP siang tadi, Sekretaris Komisi V, Karmila Sari, anggota Komisi V Eva Yuliana, Ade Hartati, sedangkan Disdik Riau dihadiri langsung Kadisdik Riau, M Job Kurniawan dan jajarannya. -vie