Dijelaskan Dr Supardi, soal perpanjangan waktu pengerjaan proyek tersebut yang tidak selesai tepat waktu, dia menyebut bahwa itu merupakan kewenangan dari Dinas PUPR Provinsi Riau.

"Misalnya kalau diperpanjang, kita sudah ingatkan. Diperpanjang mau nggak itu keputusan di tangan PUPR Riau untuk menindaklanjuti dan tidak tergantung mereka, kita hanya pertimbangan hukumnya saja," jelas Supardi.

Kata dia, dalam hal ini Kejati Riau hanya diminta untuk  pendampingan hukum dan saat ini sudah mulai berjalan.

"Kita diminta pendampingan itu sudah mulai berjalan," sebutnya.

Ditanya soal adanya kemungkinan temuan penyimpangan saat pendampingan pada proyek senilai Rp42 miliar tersebut, Supardi menjawab tidak menutup kemungkinan akan hal itu.