RIAUIN.COM- Kunjungan 13 orang anggota DPRD Kuansing ke Bali menjelang akhir tahun seolah dipaksakan. Mereka terkesan menghabiskan anggaran untuk kegiatan non prioritas. Bahkan kunjungan mereka dinilai hanya sekedar plesiran.

Tidak hanya itu, foto foto salahseorang staf DPRD dengan bule berbikini beredar di media sosial. Staf yang diketahui berinisial D itu ikut dalam rombongan dewan ke Pulau Dewata pada Rabu, (14/12/2022) lalu.

Sekedar di ketahui, Bali merupakan lokasi pariwisata yang cukup terkenal. Gaung pariwisata Bali sudah mendunia. Di sepanjang pantai berjejer bule cantik berbikini. Mereka menikmati keindahan pantai sembari berjemur.

Konsep pariwisata Bali memang untuk seluruh dunia. Oleh karena itu Bali telah menjadi tempat pariwisata dunia 

Menurut informasi yang dihimpun, kunker anggota DPRD Kuansing ke Bali akhir ini ternyata tidak dianggarkan pada APBD murni 2022. Namun saking negebetnya ingin berkunjung ke Bali, sehingga skema pembiayaan kunker dewan itu di ploat pada pergeseran anggaran.

Pergeseran anggaran tersebut sah sah saja, namun penggunaannya hanya untuk kegiatan yang sifatnya mendesak alias urgen. Apakah kunker dewan ke Bali tergolong urgensi? Dan apa pula motif menyembunyikan kunker tersebut kepada masyarakat?

Ahli tata negara Universitas Riau, Zul Wisman SH MH menegaskan bahwa setiap kegiatan DPRD itu tidak boleh tertutup kepada masyarakat.

Kata dia, ketika bicara anggota DPRD dan DPRD sebagai kelembagaan tidak bisa tidak transparan. Apapun kegiatan dari setiap anggota maupun kegiatan DPRD sebagai lembaga rakyat harus disampaikan kepada masyarakat.

"Karena itu wujud asas akuntabilitas anggota DPRD maupun lembaga DPRD dalam teori Kedaulatan Rakyat. Dan hal itu pula yang kita kehendaki dalam penyelenggaraan good government dan good govenance," tegas Zul.

Jadi satu kewajaran rakyat Kuansing protes dengan prilaku ketidakterbukaan ini. "Dan ini tak layak dilakukan," terang Zul.

Ditambahkannya, ketika anggota DPRD studi banding ke Bali, maka apa yang didapat dari studi banding itu harus disampaikan ke konstituen, dan harus menjadi kebijakan di daerah.

"Sehingga penggunaan anggaran dalam kegiatan itu tidak sia-sia. Dan rakyat Kuansing harus menuntut itu," tutup Zul Wisman.

Berikut nama nama 13 orang anggota DPRD Kuansing yang berhasil dirangkum dari sumber di DPRD.Namun sumber tersebut tidak berkenan namanya ditulis.

Dari Komisi I antara lain,
Gamal Harsum (Nasdem), Hisron (Gerindra), Juniwarti (PDIP) Azrori Analke Apas (PPP), Darwis (Hanura).

Sedangkan dari Komisi II, Satria Mandala Putra (PDIP), Gusmir Indra (Gerindra), Riko Nanda (Nasdem).

Sementara dari Komisi III, Agung Rahmat Hidayat (PKB), H. Sutoyo (Golkar), Jhonson Sihombing (Nasdem), Jepriadi (PAN), Mahmudi (PDIP). -hen