Pertemuan ini juga merupakan bentuk keseriusan dari Kepolisian dan Pemda Kabupaten Pelalawan guna mengantisipasi adanya gejolak atas informasi yg beredar perihal adanya dugaan penolakan pembangunan rumah ibadah.

Agar perselisihan dapat segera menemukan solusi, Polres Pelalawan mengajak semua pihak dapat segera melakukan audiensi di Kantor Kemenag Kabupaten Pelalawan, Senin (12/9/2022) esok.

Dalam kesempatan yang sama salah seorang Tokoh masyarakat H Harun Yusuf menyampaikan bahwa sebenarnya tidak ada bentuk penolakan atas gereja apalagi larangan melaksanakan ibadah.

"Terbukti bahwa sejak 2003 masyarakat desa Kiab Jaya tidak pernah mengganggu dan menolak atas kegiatan ibadah jamaat GPdI karna kami sadar bahwa toleransi antar umat beragama sangatlah penting," ujarnya.

Ia berharap, semoga dengan kejadian ini bisa memperoleh kesepakatan yang terbaik tentunya dengan mengedepankan toleransi antar umat beragama.

Pendeta Gereja GPdI Imanuel, Pandapotan Pardede meyampaikan permohon maaf atas terjadinya miskomunikasi dan silaturahmi yang kurang maksimal antara jamaat GPdI dengan masyarakat Desa Kiab Jaya.

"Saya dan pengurus gereja akan segera mengurus semua perizinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga toleransi antar umat beragama dapat terjaga dengan baik dan dapat melaksanakan ibadah seperti biasa," harapnya.

Dalam mediasi itu turut hadir Sekdes Kiab Jaya, Babinsa Kiab Jaya, Pendeta Gereja GPdI Imanuel Pandapotan Pardede, Penasehat DPC GAMKI KabuPaten Pelalawan Bontor P Nababan, beserta pengurus DPC Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Kabupaten Pelalawan, Jemaat Gereja GPdI Imanuel Desa Kiap Jaya, Tokoh Masyarakat H Harun Yusuf, beserta Kelompok masyarakat di lingkungan RT 03 / 01 Dusun Kiyap Desa Kiab Jaya.***