Wan Ahmad juga sembari mengingatkan Ferly untuk tidak keliru memahami makna dari pernyataan yang disampaikan.

“Dari pernyataan Ferly, terlihat ia tidak menguasai duduk persoalannya. Jadi begini, saya dan masyarakat menyampaikan rasa kekecewaan kepada H Zukri selaku Bupati Pelalawan yang memberi dukungan kepada PT MUP untuk memperpanjang HGU tanpa harus terlebih dahulu memenuhi kewajiban pembangunan kebun masyarakat sekitar. Kan aturannya PT MUP harus memenuhi terlebih dahulu kewajibannya membangun perkebunan masyarakat baru HGU diperpanjang. Namun dukungan Bupati malah sebaliknya. Ya wajar saja masyarakat kecewa dan mempertanyakan keberpihakan Bupati," jelasnya.

Untuk diketahui, Bupati Pelalawan mengeluarkan sepucuk Surat Keterangan Nomor: 100.TAPEM-KS/IV/2024/36 tanggal 05 April 2024 yang berisi informasi bahwa Pemerintah Kabupaten Pelalawan mendukung FPKM seluas 20% dari luasan HGU yang akan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah perpanjangan HGU PT MUP diterbitkan.

Wan Ahmat juga menitipkan pesan dan nasihat kepada Ferly selaku wakil rakyat untuk tetap memperhatikan keluhan masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi kontrol terhadap eksekutif, bukan malah menghakimi suara rakyat.

“Ferly itu kan wakil rakyat, harusnya ia memaknai keluhan masyarakat sebagai aspirasi yang  wajib dipikul bersama untuk menemukan titik terang penyelesaiannya. Bukan malah bersekongkol dengan Bupati lalu menghakimi suara rakyat dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, sebab wakil rakyat itu kan penyambung lidah rakyat bukan penjagal lidah rakyat, yang namanya rakyat bertanya, ya silakan dijawab jangan dihakimi," ucapnya dengan lirih.

Mengenai persoalan ini, pemerhati kebijakan publik Rian Sibarani SH turut mengomentari sikap Ferly. Dia berpendapat sikap tersebut merupakan bentuk praktik yang tidak baik disampaikan oleh pejabat publik.

“Seharusnya sikap anggota DPRD itu memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berani bersuara, mengenai apakah suara masyarakat itu benar atau salah yang penting didengar saja dulu, namun apabila perlu mendapat keterangan secara utuh silakan panggil dan minta pada forum rapat dengar pendapat. Begitulah konsep kedaulatan rakyat yang diamanatkan dalam konstitusi kita," terangnya.

Sampai sekarang, eskalasi polemik ini masih terus berkembang dan menjadi buah bibir yang diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, sebab tuntutan akan adanya pelaksanaan pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar oleh perusahaan perkebunan telah menjadi topik panjang di Kabupaten Pelalawan.(jek).