Pemprov Riau, kata Syamsuar, sangat mengapresiasi kinerja seluruh desa dan juga Pemkab Inhil. Karena dengan kerjasama yang baik, penyaluran BKK tahun ini menjadi lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Dijelaskan Syamsuar, pada 2019 sebelum ada program BKK kepada Desa, status perkembangan desa di Riau kurang menggembirakan.

Desa Mandiri hanya sebanyak 10 desa, Desa Maju sebanyak 163 desa, Desa Berkembang sebanyak 915 desa, Desa Tertinggal sebanyak 422 desa, dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 45 desa.

Namun setelah ada program BKK, status perkembangan desa pada tahun 2022 menunjukkan kemajuan, yang signifikan.

Sesuai data, saat ini Desa Mandiri bertambah menjadi 159 desa, 
Desa Maju bertambah menjadi 520 desa, Desa Berkembang sebanyak 801 desa, Desa Tertinggal berkurang menjadi 87 desa, dan Desa Sangat Tertinggal berkurang menjadi 24 desa.

Khusus di Kabupaten Inhil, pada 2019 status perkembangan desa ternyata belum ada Desa Mandiri, 
Desa Maju hanya sebanyak 11 desa, Desa Berkembang sebanyak 59 desa, Desa Tertinggal sebanyak 116 desa, dan Desa Sangat Tertinggal sebanyak 11 desa.

Lalu setelah ada BKK, maka pada 2022 status perkembangan desa di Kabupaten Inhil menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Tercatat, Desa Mandiri sebanyak 5 desa, Desa Maju sebanyak 30 desa, Desa Berkembang sebanyak 130 desa, Desa Tertinggal sebanyak 32 desa, dan tidak ada lagi Desa Sangat Tertinggal.

Dengan demikian, lanjut Syamsuar, pada 2023 akan difokuskan perhatian untuk meningkatkan status Desa Tertinggal dan Desa Berkembang menjadi Desa Maju dan Desa Mandiri.

Demikian juga halnya dengan perkembangan BUMDesa di Provinsi Riau. 

"Pada tahun 2018 jumlah BUMDesa di Provinsi Riau sebanyak 1.192 unit, kemudian setelah program BKK kepada Desa diluncurkan pada tahun 2019, seluruh Desa di Provinsi Riau telah memiliki BUMDesa," ucapnya yang disambut tepuk tangan hadirin.

Pemerintah Provinsi Riau saat ini terus berupaya melakukan pembinaan kepada BUMDesa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pemeringkatan klasifikasi perkembangan BUMDesa. 

Pada 2021 jumlah BUMDesa kategori Maju sebanyak 202 unit dan 19 diantaranya terdapat di Kabupaten Inhil, serta pada tahun 2022 telah terdapat 15 BUMDesa yang memiliki Sertifikat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

"Maksud dari program pemberian BKK kepada Desa ini dihajatkan untuk mendorong percepatan peningkatan kemajuan desa dan BUMDesa yang ada di Provinsi Riau," tegas Syamsuar lagi.

Sehubungan dengan itu, tambahnya, ada beberapa hal penting yang perlu  disampaikan untuk menjadi perhatian, terutama kepada kepala desa, BPD, LPM, tokoh masyarakat, para direktur dan pengurus BUMDesa, para Pemuda dan Karang Taruna, serta masyarakat, yaitu besaran alokasi BKK kepada Desa tahun 2022 ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang diberikan secara merata pada setiap desa. 

Mulai pada 2022 ini, besaran BKK kepada Desa disesuaikan dengan klasifikasi perkembangan BUMDesa. Pembedaan ini dilakukan dalam rangka mendorong dan memotivasi BUMDesa, agar terus bergerak dan berkembang sebagai motor penggerak perekonomian desa.

Selanjutnya, dalam BKK tahun 2022 ini, juga telah dialokasikan sebesar Rp20 juta pada setiap desa dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan dan penanganan stunting di tingkat desa.

Dana ini penggunaannya antara lain, pertama, untuk bantuan usaha bagi rumah tangga miskin dan atau keluarga terindikasi stunting. Bantuannya berupa alat kerja atau alat produksi pendukung kegiatan usaha, atau dapat juga berupa bantuan bibit ternak, ikan, benih ataupun tanaman. 

"Sehingga keluarga kita yang miskin dan terindikasi stunting dapat memiliki pekerjaan yang menghasilkan pendapatan. Diharapkan mampu memenuhi kecukupan kebutuhan hidup keluarganya," kata Syamsuar.

Kedua, dipergunakan untuk bantuan material pembangunan sanitasi MCK (mandi, cuci, kakus) bagi rumah tangga miskin dan atau keluarga terindikasi stunting.

Ketiga, dipergunakan untuk bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin atau terindikasi stunting, berupa pakaian seragam sekolah, sepatu, tas dan buku-buku pelajaran.

Selanjutnya, dalam mendukung penanggulangan stunting, juga telah dialokasikan dana operasional Posyandu sebesar Rp8 juta bagi setiap desa yang penggunaannya diatur dalam petunjuk teknis BKK kepada Desa tahun 2022.

Dijelaskan, sebagai bentuk upaya dalam mencetak penghafal Alquran di Bumi Melayu Riau, maka melalui BKK kepada desa tahun 2022, juga telah dialokasikan anggaran sebesar Rp12 juta untuk insentif dua orang guru tahfiz selama 6 bulan dan dana pendukung operasional pelaksanaan tahfiz sebesar Rp5 juta. 

"Kami juga telah merencanakan penambahan alokasi insentif 2 (dua) Guru Tahfiz selama 12 bulan pada tahun 2023 yang akan datang," ulas Syamsuar.

Selanjutnya, dalam upaya untuk membangun jiwa dan semangat kewirausahaan para pemuda yang ada di desa, sehingga nantinya diharapkan mampu menjadi aktor penggerak perekonomiaan di desa, maka dialokasikan dana untuk pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang ada di desa sebesar Rp8 juta.

"Kepada para Camat, kami sangat megharapkan agar Bapak dan Ibu terlibat aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan," tegas Syamsuar.

Selanjutnya, Syamsuar menjelaskan bahwa BKK kepada Desa dari Pemprov Riau telah berjalan selama 4 tahun, yaitu sejak tahun 2019 sampai dengan 2022. 

Total dana yang telah disalurkan kepada desa seprovinsi Riau adalah sebesar Rp851.185.000.000. Untuk Kabupaten Inhil sebesar Rp105.395.000.000, dengan perincian: tahun 2019 sebesar Rp39.400.000.000, tahun 2020 sebesar Rp. 16.745.000.000, 
tahun 2021 sebesar Rp19.600.000.000,-serta 
tahun 2022 ini akan disalurkan sebesar Rp. 34.014.283.217.

Selanjutnya pada 2023 yang akan datang, Pemprov Riau akan kembali mengalokasikan BKK Kepada Desa di Kabupaten Inhil sebesar  Rp39.400.000.000.

"Mari benar-benar kita maksimalkan pemanfaatan BKK ini agar apa yang kita harapkan tercapai," pungkas Syamsuar.

Meski di tengah hujan lebat, kehadiran Syamsuar dan rombongan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. - adv