Adapun permasalahan tersebut seperti, aset masuk dalam kawasan hutan, aset masuk dalam kawasan transmigrasi, kawasan titik gambut, serta aset tersebut masuk dalam sertifikat milik masyarakat.

Kemudian, masalah lainnya adalah saat petugas BPN melakukan pengukuran di lapangan, sering ditemui tidak adanya batas wilayah. Sehingga membuat petugas kesulitan saat melakukan pengukuran. 

"Saat petugas kami di lapangan sering ditemui tidak ada batas wilayahnya. Kami sampaikan kepada pemerintah daerah tolong pasang tanda batasnya, itu tidak perlu mahal yang penting ada. Jadi kami melakukan pengukuran enak, atau minimal ada plang namanya," katanya, di Gedung Daerah Balai Serindit, Senin (30/8/2022).

Syahrir mengungkapkan, di lapangan juga sering terjadi keributan dengan masyarakat setempat, karena luas lahan yang ditentukan dalam dokumen tidak sesuai lagi dengan luas yang ada di lapangan.

"Hal-hal semacam ini kami minta diselesaikan Pemda dulu, baru diberikan ke kami pengukurannya," ucapnya.

Kakanwil BPN Riau juga meminta jika asetnya berada dalam kawasan hutan urus dulu perizinan dan lain sebagainya. "Jadi mohon betul-betul diperhatikan," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengharap kepada pemerintah kabupaten/kota agar proaktif berkunjung ke kantor BPN. Minimal tiga kali berkunjung. Yakni pertama mengajukan permohonan, waktu pengukuran mendampingi petugas dan ketika mengambil sertifikat.

"Pesan saya mohon kepada pemerintah kabupaten kota untuk anggotanya proaktif ke BPN, ke BPN pertama mengajukan permohonan, waktu mengukur dampingi petugas, ketiga ambil sertifikat," terangnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan ucapan terima kasih atas diserahkannya sertifikat tersebut kepada Pemprov Riau dan pemerintah kabupaten/kota se Riau.

"Terima kasih atas diberikannya sertifikat ini," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Gubri juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras BPN Riau dalam rangka membangun pelayanan pertanahan di Provinsi Riau.

Khususnya dalam rangka membantu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penertiban aset Pemda agar aman dan terlindungi.

"Sebentar lagi Pak Syahril (Kanwil BPN Riau) mau pensiun, karena itu juga kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan tentunya kerja keras kita bersama dalam rangka membangun pelayanan pertahanan di Riau ini,"tutupnya.

Selanjutnya, diserahkan pula 294 sertifikat aset tanah kepada bupati/wali kota se Provinsi Riau yang dilakukan secara simbolis oleh Kakanwil BPN masing-masing kabupaten/kota di Riau.

294 sertifikat tersebut diserahkan sebanyak 24 sertifikat untuk Kabupaten Bengkalis, 221 sertifikat untuk Kabupaten Siak, 1 sertifikat untuk Kabupaten Rokan Hulu.

Kemudian, 2 sertifikat untuk Kabupaten Rokan Hilir, 36 sertifikat kepada Kabupaten Pelalawan, 2 sertifikat untuk Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu 4 sertifikat dan Kuantan Singingi 4 sertifikat.-dnr