Diberbagai kesempatan, pihaknya telah menyampaikan persoalan konflik lahan Riau dengan Menteri dan Wamen ATR. Apalagi persoalan lahan dan agraria menjadi atensi Bapak Presiden Joko Widodo. 

"Kita sangat apresiasi pak Menteri ATR,  sangat konsen untuk penyelesaian konflik lahan, makanya secara rinci dan detail persoalan konflik lahan di Riau akan kita sampaikan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPH LAM Riau, Taufik Ikram Jamil menjelaskan, konflik lahan di Provinsi Riau disebabkan ketimpangan ruang yang tinggi akibat banyaknya perusahaan berbasis hutan dan lahan. 

Realisasi Reforma Agraria melalui Hutan Adat, PS dan Tora yang seharusnya dapat menjadi jalan untuk mengurai dan menyelesaikan konflik juga berjalan lambat di Riau, hingga 2022, izin perhutanan sosial baru berjalan 127 ribu hektar, atau 10 persen dari yang dialokasikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Berbagai persoalan kita bahas dan kita rumuskan, nanti menjadi rekomendasi dari pertemuan ini," ujar Taufik Ikram.

Upaya yang dilakukan dengan mempercepat pengakuan masyarakat adat dengan membentuk tim khusus panitia Masyarakat hukum Adat yang melibatkan LAM Riau, akademisi, masyarakat dan NGO serta penetapan pergub pedoman pengakuan MHA serta Pemetaan wilayah adat seluruh masyarakat adat di Riau.

"Dalam pertemuan tadi juga disepakati membentuk tim untuk mempercepat penanganan permasalahan Masyarakat Hukum Adat," ujarnya. -adv