Sebab, kata Syamsuar, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi  Riau, akan melakukan evaluasi setiap bulan, terutama di tiga wilayah tersebut. 

"Data BPS itulah yang menentukan naik atau turun. Dari kerja BPS itu nanti akan ketahuan kinerja kita yang sekarang ini," katanya. 

Sehingga, kata Syamsuar, perlu penanganan gerak cepat terhadap pelaksanaan operasi pasar. Untuk itu, ia mengharapkan dari Disperindagkop Provinsi Riau bekerja sama dengan OPD terkait dapat segera menggelar pasar murah agar inflasi di daerah dapat diturunkan.

"Ini dari Pak Taufiq (Kepala Disperindagkop) bersama dinas lain, tolong bantu ini, termasuk dinas pertanian, mungkin juga berkaitan dengan peternakan berkaitan dengan telur, daging, atau dengan ikan," katanya.

Sementara itu, untuk jangka panjang terkait percepatan penanganan inflasi di Riau, yaitu dengan melakukan penanaman pangan, terutama cabai baik oleh ASN Pemprov Riau atau menggunakan tanah milik Pemprov Riau.

Selain itu, juga menggerakkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terutama BUMDes yang maju di Riau untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian pangan.

Seperti diketahui, angka inflasi di Provinsi Riau termasuk tinggi, yakni 7,04%. Inflasi ini terutama akibat harga cabai yang melambung tinggi mencapai Rp100 ribuan per kilogram di pasaran.

Padahal sebelumnya hanya berkisar Rp 25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram. Presiden Jokowi berharap agar inflasi di daerah bisa ditekan hingga di bawah 5%.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Jokowi mengumumkan angka inflasi di Indonesia mencapai 4,94 persen. 

Lima daerah tertinggi mengalami inflasi di antaranya Provinsi Jambi 8,22 persen, Sumatera Barat (Sumbar) 8,01 persen, Bangka Belitung (Babel) 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,697 persen.-adv