Seperti diberitakan sebelumnya dalam konferensi pers di Jakarta Senin lalu (27/6/2022) Jaksa Agung Burhanuddin SH menegaskan, dua minggu yang lalu tim penyidik dari Kejagung telah melakukan penyitaan atas lahan tersebut dan penyitaan itu telah dititip kan ke PTPN V Riau.

Lantaran kasus ini masih diselidiki, Kejagung masih belum dapat memastikan nilai kerugian negara yang disebabkan oleh kasus penyerobotan lahan ini.

Perhitungan kerugian kasus ini akan diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami akan hitung kerugiannya, tentu sejak perusahaan itu didirikan. Sejak perusahaan itu menghasilkan, dari situ lah kerugian negara (dapat diketahui)," ucap Jaksa Agung Burhanuddin SH.

Dia menjelaskan, kasus korupsi penyerobotan lahan ini diduga dilakukan oleh pemilik PT Duta Palma Grup.

Pasalnya, selama ini PT Duta Palma Grup mengelola lahan tersebut tanpa mengantongi surat-surat lengkap dari Pemerintah.

"PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan itu. Jadi dia ada lahan tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa," jelasnya.

Saat ini status pemilik PT Duta Palma Grup, Surya Darmadi, sudah masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bahkan selama DPO, perusahan ini menggunakan profesional tapi keuangannya dikirim ke dan di mana orang DPO itu berada," jelas Burhanuddin.***