Selain itu, kata Mahfud, pemerintah akan merumuskan sistem keterisian wakil rakyat untuk tiga provinsi itu termasuk instrumen hukum bisa berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).

"Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Kemendagri akan segera mengusulkan proposal atau bentuk hukum yang akan diajukan tentang itu kepada kita semuanya. Kita tinggal menunggu dan insya Allah waktunya cukup," jelasnya.

Keputusan penetapan tambahan 3 provinsi itu diputuskan oleh DPR dan pemerintah yang telah menyepakati tiga undang-undang mengenai daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Kesepakatan itu melahirkan tiga provinsi baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

DOB tersebut merupakan usulan pemerintah yang diajukan ke DPR. Sementara, proses pembentukan DOB diwarnai penolakan dari kalangan masyarakat Papua.-dnr