Menteri PANRB Ad Interim, Mahfud MD melaporkan bahwa MoU tersebut dilakukan oleh kementerian lembaga dan BUMN yang memiliki layanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat melalui MPP.

"Instansi tersebut telah melakukan pembahasan secara intensif terkait substansi dalam nota kesepahaman serta telah menyepakati kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan publik melalui MPP dalam lingkup kewenangan masing-masing," ucapnya.

Mahfud MD melanjutkan, beberapa poin pokok kesepakatan dalam nota kesepahaman ini melingkupi perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

"Penyediaan sarana prasarana SDM dan anggaran serta perputaran data informasi dalam penyelenggaraan pelayanan pada MPP," sebutnya.

Ia mengatakan, adapun arah tahap selanjutnya dalam arah kebijakan MPP adalah mendorong penguatan kelembagaan pada MPP dari aspek struktur organisasi dan SDM.

"Secara paralel akan terus dilakukan pengembangan sistem pelayanan MPP digital yang dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat modern dan handal," tuturnya. -adv