RIAUINCOM- Tindakan Ketua DPRD Kuansing Dr Adam mengirim surat kepada masing masing DPP partai yang tergabung dalam koalisi Sanjai dinilai oleh Ahli Tata Negara Universitas Negeri Riau (UNRI), Zul Wisman SH MH dapat memperuncing persoalan.

Namun, kata dia, secara politik sah-sah saja Pimpinan DPRD melalui ketua bekirim surat dan menceritakan keadaan yang ada ke DPP.

"Tapi apakah surat itu juga menyampaikan telah ada upaya politik melalui komunikasi antar partai di daerah untuk menyelesaikan ini?," tanya Zul Wisman.

Ditambahkannya, apakah pimpinan DPRD telah membangun komunikasi politik dengan dengan pengurus daerah dari beberapa fraksi yang tidak setuju dgn Keputusan DPRD tentang Penetapan AKD ?

"Jika belum, lalu ujub-ujub ketua berkirim surat ke DPP,  saya kira ini dapat memperuncing persoalan,," tuturnya.

Mahasiswa Program Doktor UNAND menyarankan sebaiknya konflik AKD ini tidak perlu sampai menyurati DPP, karena secara politik tentu DPP juga akan mendengarkan terlebih dahulu keterangan atas konflik pembentukan AKD ini kepada pengurus daerah dan anggota dewan dari parpol masing-masing.

"Apakah pembentukan AKD itu telah sesuai tatib ato tidak?," sergahnya.

Prosedural yang paling pas itu menurut Zul Wisman adalah dengan menyelesaikan konflik itu melalui komunikasi politik kepengurusan tingkat daerah.

" Sesuai saran saya yang lalu, dimana pimpinan DPRD berkomunikasi dengan Pimpinan Parpol yang ada untuk kepentingan daerah," sarannya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Dr Adam SH MH telah melayangkan surat kepada ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sejumlah partai yang terkesan membangkang tidak menjalani fungsinya sebagai anggota DPRD di Kabupaten Kuansing pasca pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tiga bulan lalu.

Masing masing DPP yang disuratu oleh Ketua DPRD Kuansing itu yakni, DPP PAN, DPP PDIP, DPP Hanura, DPP Gerindra dan DPP Demokrat.

"Saya minta DPP memberikan teguran tertulis kepada anggota partainya yang tidak melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sebagai anggota DPRD," ujar Adam kepada Riauin.com melalui keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).

Adam berharap agar pimpinan partai di Jakarta segera meresponnya demi keberlangsungan pembangunan di Kuansing kedepan.

Kelima fraksi yang tergabung dalam koalisi Sanjai tersebut terlibat konflik politik dengan Koalisi Kuansing Terhormat pasca pemilihan AKD. Kisruh itu sehingga berdampak terhadap sejumlah agenda sidang yang telah dijadwalkan sebelumnya

Dimana, sidang tak pernah kuorum karena koalisi Sanjai merajuk hadir. Mereka merajuk dicurigai karena merasa kecewa kalah dalam pemilihan AKD lalu. Sebab, koalisi dari Kuansing Terhormat lebih dominan memegang peranan penting dalam AKD tersebut.-hen