RIAUIN.COM- PLT Bupati Kuansing Suhardiman Amby berniat ingin menengahi konflik politik yang terjadi di DPRD Kuansing. Dua koalisi yang saling bersiteruh pasca pemilihan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) tempo hari belum juga berkesudahan.

Sampai sampai Suhardiman ingin meminta bantuan Kapolres Kuansing (Forkopimda) untuk menjadi mediator terkait konflik tersebut. Konflik berkepanjangan itu telah mengakibatkan sejumlah agenda penting di DPRD terkendala. Misalnya, beberapa agenda sidang yang mestinya dilakukan kerab batal, karena rapat tidak kuorum.

Rapat tidak kuorum karena satu kubu yang disebut sebut Koalisi Sanjai merajuk hadir sidang. Sebab merasa tidak puas dengan pemilihan AKD lalu. Koalisi Sanjai menilai bahwa pemilihan AKD lalu cacat hukum dan tidak sesuai dengan Tatib di DPRD.

Lantas kapan perdamaian itu akan dilakukan? Kapolres Kuansing AKBP Rendra Okhta Dinata saat menjawab Riauin.com, Senin kemarin mengaku saat ini sedang melakukan agenda lain. Rencana mediasi tersebut akan terlebih dahulu dibicarakannya dengan Forkopimda yang lainnya.

"Nanti akan dirundingkan dengan Forkopimda yang lain, sementara saya sedang ada kegiatan lain," kata Rendra.

Sementara itu dari pihak koalisi Sanjai mengaku malah tidak terjadi kisruh di tubuh DPRD Kuansing. Hanya saja terjadi beda pendapat.

Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua I DPRD Kuansing Jufrizal. "Tidak ada kisruh, berbeda pendapat itu sah-sah saja dalam rangka demokrasi," kata Ketua Gerindra Kuansing menimpali.

Di DPRD Kuansing, fraksi Gerindra merupakan tergabung dalam koalisi Sanjai bersama dengan empat fraksi lainya, PDIP, Hanura, Demokrat dan PAN.

Sementara rivalnya, koalisi "Terhormat" atau yang sering disebut koalisi Gelamai terdiri dari lima fraksi yakni Golkar, PPP, PKS, PKB dan Nasdem. Menanggapi kisruh yang terjadi, keempat fraksi ini berpendapat lain.

Ketua DPC PKB Kuansing, Musliadi  menilai, permintaan Plt Bupati kepada Kapolres terkait kisruh merupakan bentuk ketidakmampuan Plt Bupati membangun komunikasi politik dengan lembaga DPRD.

"Suhardiman seperti "terbunuh" akibat ulahnya mengobok-ngobok wakil rakyat di DPRD Kuansing. Mestinya sebagai orang politik yang sudah senior, permintaan itu tidak perlulah dulu, karena Plt Bupati berada di dalam Koalisi Sanjai. Kalau Plt Bupati mau mendengarkan saran kita dulu, kisruh ini tidak akan berlanjut. Maka, kami Koalisi Kuansing Terhormat meminta dari dulu Plt Bupati jangan ikut-ikutan mengatur rumah tangga DPRD. Ya, tapi kan saran kami diabaikan," kata Musliadi.

dalam keterangan persnya, Senin (23/5/2022) menanggapi permintaan Plt Bupati Kuansing kepada Kapolres untuk menengahi kisruh di Kuansing.

Musliadi menyarankan, persoalan AKD ini sudah selesai karena sudah sesuai mekanisme dan tatib DPRD. "Tapi kalau pak Kapolres berbaik hati ingin mendudukan antara dua koalisi ini, kita hargai dan kita apresiasi dalam asalkan dalam rangka mendukung keputusan DPRD ini," sarannya.

Sedangkan Ketua DPC PPP Kuansing Drs. H. Darmizar menyimpulkan keinginan Plt Bupati Suhardiman meminta kepada Kapolres Kuansing adalah bentuk dari ketidakberdayaan dan kerisauan PLT terhadap tidak dibahasnya LKPj Bupati Kuansing 2021 dan setelahnya pembahasan laporan keuangan. Seterusnya, di Juli juga sudah harus membahas APBD Perubahan 2022.

"Kalau Plt dari dulu bisa menjaga hubungan dengan ketua-ketua partai dengan tidak mengkotak-kotakan. Dan DPRD adalah mitranya, maka ini takan terjadi," kata Darmizar.

Senada, Ketua NasDem Kuansing, Muslim menilai permintaan Plt Bupati kepada Kapolres Kuansing adalah bentuk ketidakmampuan dalam mengelolah Koalisi Sanjai untuk memainkan peran di DPRD Kuansing.

Karena, menurut Muslim, NasDem menginginkan agar DPRD ini bersinergi dengan Pemkab untuk membangun daerah. Sehingga lembaga DPRD ini harus kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.

"Kita ingin DPRD ini secara kelembagaan bisa menjadi kuat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Tentu kita ingin besenergi dengan pemerintah daerah maupun Forkopimda," katanya.

Yang terjadi saat ini, terang Muslim, pihaknya di DPRD Kuansing tidak bisa mengambil keputusan apapun. Karena rapat tidak kuorum disebabkan Koalisi Sanjai mengirim surat kepada Pimpinan DPRD Kuansing dengan menyatakan, tidak akan hadir mengikuti agenda-agenda di DPRD Kuansing sebelum keputusan AKD dicabut.

"Sekarang sebenarnya bola panas itu sama Plt Bupati. Sebaiknya bola panas ini dislesaikan oleh Plt bersama sama dengan kawan-kawan ketua partai yang lain. Tapi sangat kita hargai kalau Pak Kapolres mau ikut membantu menyelesaikan ini," ujar Muslim.

Sedangkan Ketua DPD PKS, Syafril ST mengatakan bahwa perselisihan itu bisa diselesaikan asalkan Plt Bupati mau melakukan komunikasi yang baik dengan pimpinan parpol di Kuansing dan tidak mengedepankan egonya sebagai kepala daerah.

Jawaban senada pun disampaikan anggota fraksi Golkar H Sutoyo. Menurut Sutoyo, kisruh bisa diselesaikan asalkan Plt Bupati Suhardiman Amby mau mengedepankan sikap yang santun dan komunikatif dengan pimpinan DPRD. Sehingga kisruh yang dinilai akibat campur tangan Plt Bupati ini bisa pula diselesaikannya.

"Plt Bupati itu pandai membuat konflik, juga harus pandai menyelesaikannya. Bukan menambah kisruh. Harusnya kan bisa diselesaikan kalau komunikasi Plt itu baik dengan dewan. Sekarang akibatnya kita tidak bisa ngapa-ngapain. Dan ingat, kusut ini bisa selesai kalau komunikasinya baik dan tidak memecah," tutup Sutoyo menyarankan.-hen