RIAUIN.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Anggia Erma Rini, menyebut munculnya kasus penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak dipicu kelengahan berbagai pihak. Dia menilai tak ada kontrol yang baik demi mencegah PMK masuk ke RI.

"Jelas negara dalam hal ini, semuanya lengah. Kita ini setelah bertahun-tahun kita bebas lalu kemudian masuk (PMK) berarti kita lengah. Tidak ada kontrol yang baik untuk mengantisipasi supaya PMK tidak masuk ke Indonesia," ujar Anggia ketika dihubungi, Kamis (19/5/2022) dikutip dari detik.

Indonesia sendiri telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia atau OIE sebagai negara bebas PMK sejak tahun 1990. Namun, wabah itu kembali muncul.

"Indonesia butuh waktu yang sangat panjang dan biaya yang sangat luar biasa untuk bebas dari PMK, maka harus menjadi perhatian besar," kata Anggia.

Anggia mengatakan PMK bisa menyebar dan merugikan Indonesia jika tak ada pencegahan yang dilakukan. Dia menyebut kerugian akibat PMK bisa mencapai triliunan rupiah.

"(PMK) berpengaruh pada kesehatan hewan dan berpengaruh dengan kepercayaan internasional (terhadap Indonesia) dan ekonomi tentunya triliunan akan rugi. Kita butuh kepercayaan untuk effort yang luar biasa terbebas dari itu," ujarnya.

Anggia mengatakan pemerintah bisa memblok hewan ternak dari daerah dengan wabah PMK untuk tidak keluar ke daerah lain. Menurutnya, kebijakan seperti lockdown itu efektif untuk mencegah penyebaran PMK.

"Misalkan di satu kabupaten yang belum terpapar diblok, supaya sama sekali tidak keluar (pergerakan ternak), meskipun kalau ada perpindahan atau mobilisasi (hanya) di dalam kabupaten tersebut," ujar Anggia.

Sebelumnya, kasus PMK ditemukan pada hewan ternak di sejumlah daerah. Antara lain, Jawa Timur dan Aceh.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan PMK pada ternak dapat disembuhkan dan tidak menular ke manusia. Dia optimis penanganan penyakit mulut dan kuku dapat dikendalikan secara cepat.

"Jadi sebenarnya PMK ini dapat disembuhkan dan tidak menular ke manusia, tetapi kita harus waspada dan terus bekerja. Yang terpenting tidak boleh membangun kepanikan karena itu sangat berbahaya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/5).

Syahrul mengungkap tiga strategi untuk mempercepat pengendalian penyakit mulut dan kuku. Pertama, kata SYL, Kementerian Pertanian mengajak untuk menerapkan strategi intelektual sebagai langkah percepatan.

Kedua menerapkan strategi manajemen sebagai langkah penguatan dan ketiga adalah strategi perilaku sebagai langkah bersama dalam menghilangkan PMK. (*)