"Selanjutnya masyarakat menggugat 204 surat tetapi dinyatakan kalah. Lalu dieksekusi lahan tersebut dengan 226 surat. Namun fakta dilapangan yang dieksekusi diluar dari 226 surat. kini 178 hektar sawit yang tersisa dengan lebih kurang 100 orang yang masih tinggal di sana, sebelumnya ada 500 orang. Kami berharap DPRD Riau dapat menyelesaikan masalah ini," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Nurindo mengatakan semua lahan mereka berada di dalam HGU 905. Sebanyak 102 orang sudah menyerahkan lahan melalui kepala desa dan tokoh masyakarat. Pada tanggal 14 Januari 2022 masyarakat yang memberikan lahannya sudah menandatangani.

Pangestuti menyangkal hal tersebut, dia menjelaskan kejadian yang sebenarnya bahwa Kepala Desa meminta data kepada masyarakat jumlah lahan yang masih berdiri untuk diserahkan ke Pansus, tetapi nyatanya data tersebut diberikan oleh Kepala Desa kepada pihak perusahaan yang kemudian digunakan sebagai data bahwa masyarakat menyerahkan lahan. Tentu hal ini menjadi pertanyaan besar bagi semuanya.

Anggota Pansus DPRD Provinsi Riau, Manahara Napitupulu menanyakan terkait adanya masyarakat yang ditahan.

"Kenapa ada masyarakat yang ditahan. Menuntut orang yang mempertahankan haknya. Jika dengan sukarela harusnya tidak dituntut. Pasti ada tekanan kepada masyarakat. Jangan ada eksekusi sepihak sampai semuanya tuntas," ucapnya.

Menurut Nurindo, penahanan dilakukan karena masyarakat tidak mau di ajak berdamai.

Maruli Tamba mengatakan bahwa perusahaan menekan masyarakat, bahkan di laporkan kepada Polisi. 

"Namanya masyarakat pasti dikasi Pak. Masyarakat memberikan karena takut. Kami tidak ada menyerahkan Pak. Kemudian, kami yang tinggal disana sekitar 93 KK, sagu hati yang diberikan hanya 20 juta. Kami mohon dibantu Pak," tuturnya.

Wakil Ketua Pansus, Robin P Hutagalung menyarankan kepada Camat agar dapat memfasilitasi masyarakat terkait dengan pembahasan kesepakatan nilai lahan yang selayaknya diberikan oleh perusahaan.

"Nilai lahan sangat kecil, sehingga masyarakat tidak terima. Kami minta ke pak camat untuk memfasilitasi masyarakat maunya berapa dan laporkan kepada kami. Terkait HGU bersifat sosial dan tidak boleh ditutup. Jangan lakukan intimidasi kepada masyarakat," tegasnya.

Sejalan dengan Robin, Marwan Yohanis juga menambahkan, kompensasi yang dituntut adalah kepatutan oleh pihak masyarakat yang sudah lama berada di sana.

"Kita berharap, adanya kesepakatan khusus. Pansus bukan memutuskan, tetapi menjadi jembatan dan akan kami buatkan surat rekomendasi. Tentu semua pihak harus dapat menerima apapun hasil rekomendasinya," ujarnya.

Rapat diakhiri dengan penyerahan data oleh PT Winasari Nusantara dan masyarakat kelompok petani kepada Pansus DPRD Provinsi Riau. -vie