Dalam aturan itu disebutkan, bahwa untuk kepentingan kedinasan, dilakukan pengecualian pengumpulan kendaraan. Adapun beberapa pengecualian kendaraan dinas tersebut yaitu kendaraan dinas Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli di lingkungan sekretariat daerah Provinsi Riau, kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Riau.

Dilanjutkan dengan kendaraan dinas operasional pada OPD berikut, seperti dinas kesehatan, RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi dan RSJ Tampan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Dinas Pertanahan.

Berikutnya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemudian, Satuan Polisi Pamong Praja, Biro Umum Sekretariat Daerah, Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Kamsol, mengatakan, pihaknya setelah mendapatkan surat dari pimpinan langsung, untuk mengumpulkan seluruh mobil dinas yang dipakai oleh pejabat eselon yang ada di lingkungan Disdik Riau. 

“Saat ini yang sudah mengumpulkan mobil, ada mobil avanza sekitar 8 unit, dan mobil Navara pickup 3 unit. Sesuai arahan Gubernur, seluruh mobil dinas dikumpulkan sampi dengan tanggal 2 Januari, selanjutnya bisa diambil kembali untuk urusan Dinas,” kata Kamsol.-dnr