Muslim menjelaskan, adapun poin-poin gugatan tersebut adalah Pertama PT Cevron Pacific Indonesia ( CPI) jangan pergi meninggalkan kesan yang tidak baik atau  tidak patut, dengan permasalahan lingkungan hidup yang berlum diselesai dengan LAM Riau.

Kedua, kehadiran PT Pertamina soal pengakuan tanah ulayat adat dan pancung alas harus ada kejelasan terhadap LAM Riau berdasarkan pertemuan rapat pada tanggal 09 Februari 2021 di Jakarta yang dipimpin Ketua Rapat Panja Migas Komisi VII DPR RI H Alek Nurdin. Dimana dihadiri dan ditandatangani oleh Wakil Gubernur Riau, Kepala SKK Migas, Presdir PT CPI, Dirut Sub Holding UPSTREAM Pertamina (Persero) Dirut Pertamina Hulu Rokan dan Ketua LAM Riau. 

"Senin besok semua Masyarakat Hukum Adat (MHA) diundang LAM Riau untuk pengumpulan data terkait tanah ulayat untuk materi gugatan baik itu peta maupun Bes Luit Rokan Scaaten yang dikeluarkan oleh pemerintah India Belanda Kesultanan Siak pada tahun 1934," jelas Muslim. 

Ditambah Muslim, pembahasan rapat di senayan yang saat itu telah disampaikan tentang Bitubi Aspirasi Saham 39 persen kepada Badan Usaha Milik Adat (BUMA) sampai saat ini belum ada terealisasi. 

"Jadi kita berharap kepada PT Pertamina memberikan kepastian saham kepada BUMA Riau," terang Muslim.--mika.