Laporan dugaan yang disampaikan Bupati Kuansing Andi Putra ke Kejaksaan Tinggi Riau merupakan bentuk kesadaran hukum darinya sebagai warga negara yang taat hukum.

"Ketika ada permasalahan hukum, maka kita sampaikan kepada yang berwenang memeriksa dan menindaklanjuti secara hukum, agar semuanya tidak menjadi isu saja. Dan ini juga bentuk menyemangati masyarakat Kuansing agar memiliki kesadaran hukum. Sehingga penegakan hukum tidak semena-mena," ungkap Dodi.

Tunggu Laporan Balik Kajari

Kajari Kuansing Hadiman SH MH yang bakal melapor balik atas pencemaran nama baiknya, disampaikan Dodi, bahwa Bupati Kuansing mempersilakan. Apalagi Kajari Hadiman ini penegak hukum, dan pihaknya siap melayani sesuai ketentuan hukum yang berlaku pula.

"Kemudian, terkait adanya ancaman pihak yang kami laporkan akan melaporkan balik atas pencemaran nama baik, kami persilahkan saja. Apalagi ini kan bapak itu penegak hukum. Monggo saja. Nanti kami tunggu, dan sebagai warga negara yang taat hukum akan kami layani sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata PH Andi Putra itu.

Ingin Selamatkan Kuansing

Bupati Kuansing Andi Putra mendukung penegakan hukum dengan tujuan murni penegakan hukum di tengah masyarakat. Dan bukan kekuasaan sebagai penegak hukum digunakan untuk menakut-nakuti atau bahkan mengarah ke pemerasan.

"Iya. Apa yang dilakukan bapak Andi Putra ini adalah untuk menyelamatkan Kabupaten Kuansing. Kita mendukung proses penegakan hukum, tetapi dengan tujuan murni penegakan hukum, bukan untuk menakut-nakuti atau bahkan mengarah ke pemerasan. Karena itu sudah tidak benar, maka kita minta penegakan hukum itu dilakukan tanpa melanggar hukum itu sendiri," tegas Dodi.

Kepada Kejaksaan Tinggi Riau, kata Dodi, Bupati Kuansing itu berharap agar melakukan pengawasan yang intens dan jika perlu menarik seluruh kasus korupsi yang ditangani Kejari Kuansing ke Kejati Riau.

"Kami harap Kajati melakukan pengawasan khusus terhadap Kajari Kuansing ini. Jika perlu, seluruh perkara dugaan korupsi yang ditangani Kejari, diambil alih Kejati. Ini agar ada proses penegakan hukum yang sesuai dengan KUHAP dan tidak melanggar hukum itu sendiri," demikian ditegaskan Dodi. - rls/hen