RIAUIN.COM- Komisi Informasi Pusat mendorong DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan UU Perlindungan Data Pribadi. Hal itu menyusul sebanyak 279 juta data data pribadi warga negara bocor dan diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan yang diiklankan di website Kotz.

Komisioner KI Pusat, Cecep Suryadi mengatakan kebocoran data pribadi itu sangat berpotensi untuk disalahgunakan. Karena itu Cecep mengapresiasi respon cepat Pemerintah memanggil BPJS Kesehatan untuk investigasi dan mengusut secara tuntas dugaan kebocoran dan penjualan data pribadi warga negara.

"Data pribadi merupakan data yang wajib dilindungi kerahasiannya, oleh karena itu siapapun, baik badan publik maupun pihak swasta yang memiliki dan menyimpan data pribadi seseorang wajib melindungi kerahasiannya. Karena hal tersebut dijamin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan," ujar Cecep. 

Diera perkembangan teknologi yang semakin maju, lanjutnya, dapat dikatakan saat ini memang terjadi darurat pelindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan jaminan hukum atas pelindungan data pribadi masih sangat lemah, disamping upaya serius dari DPR dan Pemerintah dalam membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pelindungan Data Pribadi masih belum selesai.