Terkait pertanyaan mengenai terobosan dalam mencari sumber dana lainnya yang potensial, dijelaskan Pemerintah Kabupaten Siak saat ini telah melakukan beberapa hal diantaranya, melakukan update data terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan berkoordinasi pada instansi terkait sampai ke kecamatan dan kampung-kampung. 

"Membentuk tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (TP2DD) yang beranggotakan dari pimpinan OPD terkait penghasil PAD. Diantaranya meliputi pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai," jelasnya.

Melakukan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan PajakDdaerah, terkait pertukaran data pajak dan retribusi daerah, data perizinan, PPh dan PPN, data identitas pelaku usaha serta data perkebunan, pertambangan, perikanan dan pariwisata. 

Terhadap masukan anggota Dewan mengenai belanja rutin dan ATK di setiap OPD agar dapat disalurkan ke setiap OPD, dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2020 salah satu pos anggaran yang diminta oleh pemerintah untuk dilakukan refocussing adalah dana rutin termasuk ATK. 

"Kita berharap pada tahun 2021 tidak ada lagi kebijakan refocusing dan realokasi anggaran," ujarnya.

Menanggapi anggota DPRD Rusmin dari Fraksi Han-Nas terkait permintaannya agar Pemerintah Daerah lebih aktif dalam mengelola potensi PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dengan melakukan pengoptimalisasian PAD dari sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada.

"Hal ini juga sudah menjadi prioritas kami dan terus akan ditingkatkan. Mengenai solusi atau kebijakan yang dilakukan untuk memperbaiki penurunan beberapa sumber pendapatan daerah di tahun 2021, dapat kami jelaskan bahwa langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain, tetap melakukan update data terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah dengan berkoordinasi pada instansi terkait sampai ke kecamatan dan kampung-kampung," jelasnya.

Bupati menanggapi mengenai harapan anggota Dewan agar Pemerintah Kabupaten Siak cepat tanggap terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Siak yang meningkat akibat dampak Covid-19.

"Dapat kami jelaskan beberapa langkah yang telah dilaksanakan antara lain, Pemerintah Daerah telah mewajibkan kepada perusahaan yang berada di wilayah Kabupaten Siak untuk mempekerjakan/memprioritaskan tenaga kerja lokal/tempatan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 11 Tahun 2001. Menyiapkan SDM melalui Peningkatan Peserta Pelatihan di BLK Siak maupun bekerjasama dengan Balai Besar Latihan Kerja yang berbasis kompetensi," ujarnya.

Sementara itu, terhadap permintaan anggota Dewan agar Tim Gugus Covid-19 dapat menjelaskan perkembangan penanganan Covid-19 dapat dilaksanakan pada saat pembahasan nantinya. Terkait penggunaan anggaran refocussing tahun 2020 sudah tercakup dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan, namjun secara rinci akan dijelaskan pada saat pembahasan nantinya. 

Lebih lanjut, mengenai UMKM di Kabupaten Siak, Dinas Koperasi dan UMKM telah mengirim 15.000 pelaku usaha mikro untuk mengikuti Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM). Ini merupakan salah satu Progam PEN bagaimana membantu pelaku usaha mikro yang terdampak Pandemi Covid 19. 

"Dari segi pembiayaan, kami tetap menyosialisasilan melalui pendamping PPKUMKM agar pelaku usaha dapat memanfaatkan pinjaman KUR. Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Siak menggerakkan koperasi di Kabupaten Siak agar mengusulkan anggotanya yang merupakan pelaku usaha mikro sebagai penerima bantuan BPUM," jelas Bupati. 

Seperti, Koperasi Karya Maju, Koperasi Tandan Mas Jaya, Koperasi Talago Sam-Sam dan lain-lain. Dan mendampingi koperasi simpan pinjam agar memanfaatkan sumber pembiayaan melalui LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Kementerian Koperasi & UKM. 

"Agar nantinya dana tersebut salah satu peruntukkannya bisa melakukan pembinaan dan pembiayaan terhadap pelaku usaha mikro," urainya.

Rapat Paripurna itu, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Siak, Androy Ade Riandra. Tampak hadir dalam virtual meeting Kepala Bappeda Siak, pimpian OPD dan para anggota DPRD. -infotorial/vie