"Selama ini, setelah investor mendapat izin dan usahanya mulai berjalan serta mendapat keuntungan, warga tempatan yang tinggal di sekitar pabrik diabaikan. 
Padahal, janji awal investor untuk membantu warga setempat," ujar Zulhendri.

Selain itu, persoalan lain yang harus diperhatikan Pemkab Kuansing sebagai pemberi izin yakni analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). 

"Jangan sampai Amdal ini diabaikan, karena dampaknya sangat besar terhadap kerusakan lingkungan. Intinya, kita tak boleh juga anti dengan investasi, tapi harus mengikuti aturan yang berlaku. Kalau anti dengan investasi, ntar ngak ada orang masuk ke daerah kita,” ujarnya.

Namun, kalau keberadaan investasi mengangkangi aturan dan masyarakat tempatan menjadi penonton, tentu sangat merugikan. Sebab, selama ini banyak terjadi seperti itu di Kuansing, dan akhirnya masyarakat yang jadi korban.

"Mohon maaf, saya contohkan Duta Palma,” kata Zulhendri.

Seperti diketahui, masa jabatan Halim sebagai wakil bupati akan berakhir bulan Juni 2021 ini. Kalah bertarung di Pilkada Kuansing, Halim berencana kembali menjadi pengusaha perkebunan kelapa sawit. Ia bersama pengusaha Pekanbaru Deddy Handoko akan mendirikan PMKS di Desa Seberang Cengar.

Informasi dirangkum Riauin.com, Direktur PT Bukit Kuansing Permai, Deddy Handoko Alimin atau yang akrab disapa DH telah mengajukan surat permohonan rekomendasi izin Pabrik  Minyak Kelapa Sawit kepada Kepala Desa Seberang Cengar.

Surat permohonan itu diajukan pada 1 Februari 2021 lalu. Namun sebelum izin rekomendasi dikeluarkan, ada sekelompak warga yang menolak pendirian pabrik di wilayah tersebut, karena dikhawatirkan akan merusak lingkungan sekitar.--hen.