Alasan dilakukannya penghapusan atau diskon 100 persen biaya BBNKB itu lanjut Herman, karena banyak kendaraan berplat nomor luar wilayah ini beroperasi atau hilir-mudik di Provinsi Riau. Termasuk truk-truk perusahaan perkebunan yang beroperasi di 12 kabupaten/kota, yang justru membayar pajak di luar Riau.

"Kalau Perda ini disahkan, saya akan perintahkan petugas UP di daerah untuk mendatangi kantor-kantor perusahaan itu. Minta data kendaraan yang mereka miliki dan langsung kita uruskan dan jangan sampai menunggu mereka yang datang," tegasnya.

Apabila seluruh kendaraan berplat luar provinsi itu telah diurus BBNKB-nya sambung Herman, otomatis mereka akan membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) di Provinsi Riau. Sehingga akan menambah PAD khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

Selain itu, papar Herman, masih banyak masyarakat yang memiliki kendaraan namun masih atas nama pemilik sebelumnya. Sehingga mereka sangat kesulitan untuk membayar PKB, karena harus mencari KTP pemilik sebelumnya.--mcr/nal.