Terlihat hadir dalam acara tersebut Lurah Pangkalan Kerinci Kota Tho Fandu Al Rasyid SSTP, para Ketua RT, Ketua RW, Kepala Lingkungan (Kaling) Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota dan tokoh masyarakat. 

Kepada Riauin.com, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pelalawan Syafrizal SE mengatakan bahwa, dirinya bersama anggota DPRD Dapil 1 lainnya turun langsung ke masyarakat dalam rangka pertanggungjawaban moral sebagai Wakil Rakyat kepada masyarakat yang ada di dapil 1 yakni kecamatan Pangkalan Kerinci.

"Ya, kami dari Wakil Rakyat wajib melaksanakan pertanggungjawaban moral untuk turun ke masyarakat guna menampung dan menyerap apa yang menjadi keluhan atau harapan masyarakat Dapil 1. Dan kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pembatasan peserta reses sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19," terang Syafrizal.

Diungkapkan bahwa, Syafrizal yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Pelalawan ini bahwa, reses dilaksanakan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat dan berkontribusi positif bagi pembangunan masyarakat, khususnya di kecamatan Pangkalan Kerinci. Dimana reses merupakan bentuk upaya silaturrahmi dari wakil rakyat dengan konsitutennya. 

Reses menjadi suatu kewajiban bagi Anggota DPRD, untuk menampung atau menjemput aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan sesuai aturan yang berlaku.

"Reses ini cikal bakal sebagai tindak lanjut dari apa yang tertuang dalam musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Jika ada aspirasi warga yang belum tertampung dalam musrenbang, maka akan diupayakan direalisasikan melalui pokok pikiran (pokir) anggota DPRD," paparnya.

Dalam reses empat anggota DPRD Pelalawan Dapil 1 ini, sambung legislator Parpol PDI-P ini, mengapung berbagai permintaan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur. Seperti perbaikan jalan di ibukota kabupaten Pelalawan (Pangkalan Kerinci,red), perbaikan drainase ataupun saluran air, serta masalah penanggulangan banjir yang kerap terjadi saat hujan lebat turun. Selain itu, terdapat aspirasi terkait masalah bantuan sosial dan Covid-19. Serta masalah pipa gas dan pembangunan Posyandu.

"Jadi, aspirasi yang disampaikan dalam reses ini, akan kami tampung dan diperjuangkan dalam rapat bersama pemerintah daerah. Dan keluhan masyarakat terkait dengan penganggaran, akan diupayakan untuk direalisasikan melalui APBD 2021. Pasalnya, banyak pembangunan yang telah di programkan terpaksa tertunda akibat dampak pandemi Covid-19. Sehingga anggaran yang diperuntukan pembangunan, di potong untuk di alihkan dalam penanganan dan penanggulangan virus Corona. Bahkan, anggaran yang di ajukan secara khusus di APBD-P, juga tidak dapat dimasukan, hingga beberapa pembangunan yang telah di usulan tidak dapat terlaksana maksimal," bebernya.

Hal senada juga di sampaikan oleh Junaidi Purba dari Partai PPP yang mengaku siap memperjuangkan aspirasi para masyarakat tersebut. Khususnya terkait masalah penanggulangan banjir menjadi prioritas bagi para anggota DPRD Pelalawan Dapil 1. Dimana usulan pembangunan drainase induk di Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota tepatnya di Jalan Lintas Timur, telah mereka sampaikan kepada Dinas PUPR Pelalawan. Hanya saja, proyek pembangunan tersebut gagal lelang akibat banyaknya anggaran pembangunan yang dialihkan ke penanggulangan Covid-19, sehingga realisasinya tidak dapat terlaksana pada tahun anggaran 2020.

"Untuk itu, maka kami tentunya akan mengusulkan kembali proyek pembangunan drainase induk yang pembuangan airnya akan langsung mengalir ke Sungai Kampar ini pada pembahasan APBD tahun 2021 mendatang. Sehingga kami berharap, dengan adanya pembangunan drainase terpusat ini, maka banjir yang menjadi keluhan masyarakat Ibukota Pelalawan ini dapat diatasi dan diantisipasi," ujar anggota Komisi III DPRD Pelalawan ini.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan Faizal SE MSi dari partai PAN dan Burhanudin Manjo dari Partai Golkar menambahkan bahwa, pembangunan posyandu disetiap Rukun tetangga (RT) serta minimnya fasilitas yang ada, menjadi sorotan angoota DPRD Pelalawan Dapil 1. Dan ini menjadi keluhan masyarakat setiap tahunnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.

"Kami memahami bahwa kendala Pemerintah saat ini masalah anggaran untuk posyandu. Namun demikian, Pemerintah juga seharusnya tidak harus berpangku tanga. Pasalnya, ada solusi lain dengan merangkul pihak swasta yakni perusahaan untuk memberikan kontribusi membantu permasalahan anggaran pembangunan dan kelengkapan peralatan posyandu ini. Jadi, pemerintah harus proaktif melihat kondisi ini dengan melibatkan perusahaan, khususnya dikecamatan Pangkalan Kerinci. Apalagi masalah ini menyangkut kesehatan masyarakat. Dan inilah satu aspirasi masyarakat setiap RT yang disampaikan kepada kami melalui reses ini untuk disampaikan dalam pembahasan APBD 2021 mendatang," tutup Faisal. (MMD/Parlementaria)