"Sebagai Pimpinan Dewan, saya juga berhak tau apa saja permasalahan yang terjadi dalam bidang usaha yang ada di Kota Pekanbaru ini. Misalnya saya mengundang pelaku usaha A tujuannya hanya untuk mengetahui usaha apa saja yang dilakukan, karena saya berhak tau, selain itu untuk mengetahui usahanya sudah ada izin atau belum sudah bayar pajak atau belum, cuma itu saja. Jadi beritanya jangan di pelintir-pelintir juga lah, kalau tidak suka dengan saya jangan gitu juga, saya ini hanya menjalankan fungsi saya sebagai lembaga pengawasan," tegas Aswendi.

Diberitakan sebelumnya, massa Aliansi Mahasiswa Provinsi Riau (AMPR) menuding Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi diduga pembeking pajak di Bapenda Pekanbaru.

Koordinator Umum (Kordum) AMPR Riau, Zulkardi kepada wartawan mengatakan, pihaknya mengantongi bukti kuat keterlibatan Tengku Azwendi Fajri dalam dugaan beking pajak di Pekanbaru.

"Kami tentu tidak asal melapor saja. Laporan yang kami buat disertai dengan saksi dan alat bukti. Saat ini kami sudah mendapat surat dokumen keterlibatan Azwendi," ungkap Zulkardi.

Setelah dikonfirmasi, Azwendi membantah tudingan itu, namun AMPR justru mengaku telah mengungkap adanya bukti konkrit keterlibatan Ketua DPC Demokrat Pekanbaru itu dalam kasus pajak. Bukti itu berupa sebuah surat panggilan kepada pengusaha tempat hiburan malam di Pekanbaru yang ditandatangani Azwendi selaku Wakil Ketua DPRD.***