PILIHAN
KPU Butuh Rp 11,3 Triliun untuk Pilkada Serentak 2018
JAKARTA, Riauin.com -- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman mengatakan, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 mencapai Rp 11,3 triliun. Besaran itu merupakan usulan dari 171 daerah peserta Pilkada Serentak 2018.
"Jumlah itu merupakan hasil rekap anggaran dari 171 daerah yang sudah diserahkan kepada kami hingga saat ini. Jumlah itu masih dibahas dengan pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Sehingga bisa saja disepakati tetapi bisa juga dikoreksi oleh pemda," ungkap Arief kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (25/4).
Arief menjelaskan, besarnya usulan anggaran untuk Pilkada tahun depan disebabkan sejumlah faktor. Beberapa di antaranya yakni daerah penyelenggara Pilkada merupakan daerah yang besar secara luas wilayah dan jumlah pemilih yang banyak.
KPU mengakui jika dibandingkan dengan anggaran untuk pembiayaan 269 daerah pada Pilkada Serentak 2015, usulan anggaran kali ini lebih besar. Dia memperinci daerah-daerah yang memiliki jumlah pemilih besar yaitu provinsi Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
Saat disinggung tentang rasionalitas pengajuan anggaran, Arief mengungkapkan hal itu tetap masih dalam tahap pertimbangan pemda. "Anggaran yang digunakan bukan anggaran nasional melainkan dari APBD. Karena itu pemda yang bernegosiasi. Tentu nanti akan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi," kata Arief.(rol)
"Jumlah itu merupakan hasil rekap anggaran dari 171 daerah yang sudah diserahkan kepada kami hingga saat ini. Jumlah itu masih dibahas dengan pemerintah daerah (pemda) masing-masing. Sehingga bisa saja disepakati tetapi bisa juga dikoreksi oleh pemda," ungkap Arief kepada wartawan di Gedung DPR, Selasa (25/4).
Arief menjelaskan, besarnya usulan anggaran untuk Pilkada tahun depan disebabkan sejumlah faktor. Beberapa di antaranya yakni daerah penyelenggara Pilkada merupakan daerah yang besar secara luas wilayah dan jumlah pemilih yang banyak.
KPU mengakui jika dibandingkan dengan anggaran untuk pembiayaan 269 daerah pada Pilkada Serentak 2015, usulan anggaran kali ini lebih besar. Dia memperinci daerah-daerah yang memiliki jumlah pemilih besar yaitu provinsi Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.
Saat disinggung tentang rasionalitas pengajuan anggaran, Arief mengungkapkan hal itu tetap masih dalam tahap pertimbangan pemda. "Anggaran yang digunakan bukan anggaran nasional melainkan dari APBD. Karena itu pemda yang bernegosiasi. Tentu nanti akan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi," kata Arief.(rol)
Berita Lainnya
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas
Manuver Plt Bupati Kuansing: Kunjungi Sukarmis dan Muslim di Lapas Pasca-OTT KPK
Dua Pekerja Tewas Akibat Serangan Harimau, BBKSDA Riau Desak Perusahaan Benahi Sistem Pengamanan
Bimtek Demokrat di Pacitan, HM Sumardany Tekankan Pentingnya Komitmen Kader Perjuangkan Program Pro Rakyat
Absen Paripurna, Ketua DPRD Kuansing Juprizal Diperiksa KPK di Pekanbaru
Wabup Mukhlisin Jadi Plt Bupati Kuansing, Warga Ingatkan Filosofi 'Sura Dira Jayaningrat, Lebur Dening Pangastuti'
Kasus Jual Beli Jabatan Sekda Kuansing Terbongkar, KPK Diminta Usut Posisi Kepala Dinas