DSKS, lanjut dia, mendapati spanduk dengan desain mirip salib itu di tiga titik di Kota Solo dan sejumlah bangunan lain di daerah Kabupaten Boyolali dan Sukoharjo.

Meski demikian, Endro menegaskan pihaknya tidak akan mempermasalahkan jika desain tersebut digunakan masyarakat umum.

"Kalau masyarakat tentu saja kita biarkan. Tapi untuk instansi milik pemerintah kami minta agar tidak menggunakan desain itu," katanya.

Selain menyurati Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, DSKS juga melayangkan surat yang sama kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), dan Presiden Joko Widodo.

Ormas berbasis agama di Solo itu berharap pejabat yang berwenang merevisi desain tersebut sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Mestinya kemerdekaan itu tidak perlu mempertentangkan SARA dan mengedepankan simbol agama tertentu," katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo,Ahyani menegaskan Pemkot Solo tidak pernah menggunakan desain yang dimaksud DSKS. Pemkot hanya mengambil desain angka 75 tanpa menggunakan elemen supergraphic sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mensesneg.

"Kita tidak menggunakan itu (elemen supergraphic) sama sekali. Cuma kita pakai angka 75-nya saja. Dilihat saja di kantor-kantor milik Pemkot apa ada," katanya.

Klarifikasi Pemerintah

Pemerintah, melalui Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama mengatakan, logo yang dianggap menyerupai salib oleh sebagian kalangan itu telah sesuai dengan pedoman visual penggunaan logo peringatan HUT ke-75.

"Sesuai dengan pedoman visual penggunaan logo peringatan HUT ke-75 RI," ujar Setya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Senin (10/8).

Dalam pedoman tersebut menjelaskan bahwa logo yang disebut menyerupai simbol salib itu adalah 'supergraphic'.

Supergraphic terdiri dari 10 elemen yang diambil dari dekonstruksi logo 75 tahun yang dipecah menjadi 10 bagian.

"Pecahan ini merepresentasikan komitmen dan nilai luhur Pancasila," dikutip dari pedoman visual logo peringatan ke-75 RI. - tra