"Mereka yang bertugas meliput dan mempublikasikan kondisi Covid-19 di Kabupaten Pelalawan sangat rentan untuk terpapar. Mereka tidak ada menerima bantuan langsung baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah akibat dampak dari wabah Covid-19 tersebut," ucapnya dengan mimik kecewa.

"Kok ini malah anggaran yang sudah ada setiap tahunnya dan bermanfaat langsung bagi kelangsungan hidup media dan wartawan malah ditiadakan. Kebijakan macam apa ini," ujarnya lagi.

Memang diakui Anton Sikumbang, dalam kondisi saat ini, pemerintah pusat maupun daerah lebih mengutamakan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19, dan akibatnya terjadi pemangkasan anggaran, baik itu anggaran di pemerintahan maupun lembaga seperti DPRD.

"Kita akui saat ini terjadi pemangkasan anggaran guna penanganan Covid-19. Tapi kan pemangkasan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seharusnya yang perlu dipangkas itu anggaran yang tidak berdampak langsung dengan situasi saat ini, seperti perjalanan dinas dan kunjungan kerja anggota Dewan," ungkapnya.

Hilangnya anggaran publikasi di DPRD Pelalawan berarti bertentangan dengan pilar keempat demokrasi dimana media sebagai kontrol sosial.

Seiring dengan makin berkurangnya aktivitas bisnis di tanah air karena pengaruh wabah virus Corona, menyebabkan media kehilangan sumber pendapatan terutama untuk biaya produksi dan operasional.

Sebaliknya, media dituntut berperan dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik, terutama dalam menyampaikan informasi yang akurat dan tidak hoak, apaIagi berkaitan dengan pemberitaan positif pencegahan dan penanganan Covid -19.

"Kita berharap pemerintah dan instansi terkait peka terhadap hal ini. Karena media berperan besar dalam hal kelangsungan hidup suatu bangsa. Dan perlu diingat, media atau pers adalah pilar keempat demokrasi," imbuhnya. (jon)