Perkembangan Covid-19
Kisruh Bantuan Covid-19 di Pekanbaru, DPRD: Dari Awal Sudah Diingatkan
Ida Yulita Susanti.
PEKANBARU, RiauIN - Kisruh penyerahan bantuan Covid-19 dampak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dikecam keras anggota DPRD Pekanbaru.
"Kasihan RT/RW, sudahlah mereka tak dapat insentif, mereka diserang, mereka dicurigai oleh warga. Jangan korbankan RT/RW karena kebijakan tidak matang oleh Pemko," kata anggota DPRD Pekanbaru Ida Yulita Susanti dengan nada berang, Senin (27/4).
Legislator Partai Golkar itu mengingatkan Walikota Pekanbaru, Firdaus agar tidak mengorbankan RT dan RW dalam ketidaksiapan Pemko melaksanakan PSBB di Pekanbaru.
Baca Juga:
Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru ini, dirinya sedari awal sudah mewanti-wanti Pemko agar benar-benar mematangkan konsep pelaksanaan PSBB, bukan malah melakukan 'coba-coba' ke masyarakat.
"Saya dari awal sudah beri peringatan keras, PSBB ini coba-coba, dicoba dulu malam saja, nanti kalau tidak berhasil bisa perpanjang atau diperlama waktunya. Akhirnya rakyat yang jadi korban," kata Ida.
Ida juga menilai mekanisme pendataan oleh RT dan RW, misalnya saja di Kelurahan Simpang Baru, sudah sesuai dengan ketentuan awal. Ida bahkan menjamin 98 persen dari 25.516 yang diusulkan Camat Tampan adalah valid.
Hal itu, kata Ida, dirinya mengawasi langsung pendataan mulai dari RT, RW, Lurah hingga ke Camat. Sehingga, ia paham bagaimana beban ketua RT dan RW saat ini, karena menjadi sasaran warga yang kelaparan.
"Wajar saja RT dan RW menolak, semua KK yang mereka kumpulkan harus dapat bantuan. Masyarakat hari ini tidak bisa dipilah-pilah lagi. Kalau dipaksakan bantuan yang sedikit itu, tentu warga lain bertanya ke RT dan RW," tegasnya.
Baca Juga:
Harusnya, Pemko bisa memberi kepastian kepada RT dan RW terkait pendistribusian sembako ini. Misalnya, ada kepastian bahwa akan ada bantuan tahap selanjutnya sehingga RT dan RW bisa memberi jawaban atas pertanyaan warga.
"Kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tentu akan menimbulkan ketakutan di RT dan RW. Makanya sepanjang tidak ada kepastian, RT dan RW tidak akan berani menerima bantuan," tambahnya.
Pemko, lanjutnya, harus memberikan informasi secara transparan sekalipun informasi tersebut pahit, daripada masyarakat diberi informasi yang isinya harapan dan akhirnya nasib masyarakat jadi menggantung.
Untuk itu, Ida menghimbau Pemko memvalidkan data penerima bantuan yang berjumlah 140 ribu lebih dan menyesuaikan dengan regulasi yang sudah terbit, karena beberapa hari belakangan ada regulasi dari KPK dan instansi lainnya.
"Terbuka saja. Jangan beri informasi gantung, jangan beri harapan. Berikan info yang sebenarnya walaupun pahit. Jangan buat masyarakat menunggu, sementara hari berlalu juga. Mereka butuh makan. Masalah makan ini tidak bisa berunding," jelasnya.
"Pemerintah harus jelas, kalau tidak ada uang, katakan tidak ada uang. Jangan menggantung begini, bantuan entah untuk siapa. Jangan sampai terjadi rusuh di bawah gara-gara ini," jelasnya lagi.
Baca Juga:
DPRD Pekanbaru, tegas Ida, akan terus bergerak semampunya baik aksi nyata membagikan Sembako ataupun mengawasi setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat. (nal)
Berita Lainnya
Masalah Sampah Pekanbaru, Walikota Instruksikan Camat Intervensi LPS
Satpol PP Pekanbaru Layangkan Peringatan bagi Pedagang Pasar Tumpah di Jalan Ahmad Yani
Ratusan Koperasi Pasif di Pekanbaru Terancam Dibubarkan
Intervensi Harga Sembako di Pekanbaru, Mobil Pak Aman Jangkau Warga hingga Akhir Juli
Pemko Pekanbaru Agendakan Pembekalan Serentak bagi Ketua RT dan RW Terpilih
Tak Lagi Sekadar Penertiban, Pemko Pekanbaru Rancang Penanganan Terpadu Pengemis
Masalah Sampah Pekanbaru, Walikota Instruksikan Camat Intervensi LPS
Satpol PP Pekanbaru Layangkan Peringatan bagi Pedagang Pasar Tumpah di Jalan Ahmad Yani
Ratusan Koperasi Pasif di Pekanbaru Terancam Dibubarkan
Intervensi Harga Sembako di Pekanbaru, Mobil Pak Aman Jangkau Warga hingga Akhir Juli
Pemko Pekanbaru Agendakan Pembekalan Serentak bagi Ketua RT dan RW Terpilih
Tak Lagi Sekadar Penertiban, Pemko Pekanbaru Rancang Penanganan Terpadu Pengemis