PEKANBARU, Riauin.com - Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) sangat menyayangkan intimidasi oleh sekelompok orang terhadap Datuk Seri Ulama Setia Negara Ustaz Abdul Somad (UAS). Intimidasi tersebut berakhir dengan batalnya jadwal ceramah ustaz asal Riau tersebut di sejumlah daerah di pulau Jawa.

Terkait intimidasi terhadap UAS, Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) Datuk Al Azhar mengajak dan menantang pihak-pihak yang selama ini menghalang-halangi UAS dalam berdakwah untuk berdialog.

"Kita amat menyayangkan itu, dan amat kita sayangkan sekali peluang-peluang masyarakat memperdalam ilmu agama jadi terganggu," katanya kepada wartawan, Senin (3/9/2018) di Balai Adat LAMR, jalan Diponegoro, Pekanbaru, Riau.

Karena itu LAM menyatakan sikap dan  membuka diri bagi pihak-pihak yang berpikir merasa terancam oleh majelis ilmu bersama UAS yang diadakan masyarakat.
 
"Mari kita berdialog tentang itu, dan dialog yang terbuka. Jujur saja apa sebenarnya yang menjadi keberatan dan latar belakang menolak dakwah UAS," tegas Al Azhar.

Al Azhar juga menyatakan kalau latarnya adalah politik, dia menilai itu terlalu tinggi politiknya sehingga bisa mengalahkan ilmu, apalagi ini ilmu agama.

Atas kejadian itu, Al Azhar mengaku semakin rumit memahami pemikiran sebagian masyarakat yang melakukan intimidasi dakwah UAS ini. 

Dalam kesempatan itu Al Azhar mengatakan dirinya menduga komponen orang yang menolak UAS tersebut tidak mengambil hikmah dari pernyataan UAS saat ditawarkan sebagai calon wakil Presiden bahwa dirinya akan tetap di jalan dakwah.

"Pertanyaan UAS itu sudah jelas, bahwa itulah jalan yang dipilihnya sebagai pendakwah. Lalu secara politik apa yang dikhawatirkan, kalau UAS sudah menyatakan berdakwah bahwa UAS tetap berada di majelis ilmu. Lalu kenapa ada orang yang khawatir dengan majelis ilmu, bukan kah ilmu itu sangat kita perlukan," paparnya.

Kemudian, Al Azhar menyampaikan kalau dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), bisa-bisa kelompok yang menolak dakwah UAS seperti mengancam HAM orang.

"Kita tahu UAS itu orang berilmu, dan mau berbagi ilmu kepada masyarakat dan masyarakat amat berharap karena sudah ada kesepakatan untuk mengisi majelis ilmu. Lalu kenapa majelis tempat dialog ilmu itu kok malah dihambat," cetusnya.

"Jelas ini bukan soal kepentingan ilmu, latar belakangan dari ancaman dan penolakan itu  bukan karena ingin menolak ilmu. Tetapi ada kepentingan-kepentingan di luar ilmu, yang menyebabkan adanya intimidasi itu," sambungnya.

Kalau sudah seperti ini menurutnya yang dirugikan adalah masyarakat yang haus akan ilmu agama. Karena itu, Al Azhar meminta kepada pemerintah harus lebih tegas memberikan jaminan terhadap ulama dalam berdakwah.

"Saya ingat 10-20 tahun yang lalu, momen untuk berbagai ilmu tentang agama itu lebih banyak digerakkan oleh pemerintah. Nah sekarang itu sudah muncul dari masyarakat sendiri, ini hal yang baik karena masyarakat sudah pro aktif. Ini yang amat kita sayangkan," tutupnya.(int/nol)