PEKANBARU, Riauin.com - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DPP) Kota Pekanbaru tidak lagi memberikan rekomendasi izin usaha pangkalan gas baru. Langkah ini dilakukan karena DPP Pekanbaru ingin fokus dalam melakukan pendataan 790 pangkalan gas yang ada di Kota Pekanbaru.

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan DPP Pekanbaru, Juarman mengatakan, pendataan keberadaan pangkalan gas bersubsidi 3 kilogram yang ada di wilayah Kota Pekanbaru telah dimulai.

"Izin usaha pangkalan baru tidak bakal diterbitkan sampai batas waktu yang belum ditetapkan. Karena sudah tidak memungkinkan lagi untuk penambahan izin pangkalan baru," kata Juarman, Rabu (29/8/2018).

Ia menambahkan, pengajuan penerbitan rekomendasi izin usaha pangkalan gas cukup banyak diterima pihak DPP. Namun pendataan serta pembinaan pangkalan lebih penting dilakukan agar distribusi gas dari pihak pangkalan kepada masyarakat tepat sasaran.

"Warga yang berhak mendapatkan gas subsidi tersebut di antaranya warga miskin dan kurang mampu. Kemudian pengusaha kecil yang pandapatannya tidak melebihi Rp700 ribu per hari," ujarnya.

Juarman menyebut, pihak pangkalan gas dan masyarakat tidak perlu terkejut jika ada petugas yang datang ke pangkalan. Mereka sedang bertugas melakukan pendataan. Petugas akan bertanya tentang berbagai hal, termasuk tentang perizinan.

"DPP ingin fokus menata pangkalan gas baik dari aspek perizinan, kelayakan, dan penataan distribusi elpiji 3 kilogram agar tepat sasaran," imbuhnya.

Terakhir, ia mengatakan dalam pendataan tersebut DPP juga berharap agar pihak agen bisa bersinergi dengan pemerintah. Sebab ada beberapa kebijakan yang tidak bisa dilakukan pihak DPP seperti penggantian pemilik lama ke pemilik baru karena ada sanksi tegas sebelumnya.

"Kalau pun ada permohonan izin, berarti itu berupa perpanjangan izin yang sudah kadaluwarsa. Atau ada pangkalan yang di PHU karena melakukan pelanggaran. Jadi sifatnya mengganti pemilik lama ke pemilik baru. Ini juga yang berperan adalah agen," pungkasnya.(int/nol)