PEKANBARU, Riauin.com - Deklarasi 2019 Ganti Presiden yang rencananya digelar di Kota Pekanbaru menuai pro dan kontra.

Sebagian mendukung dan sebagian lagi menolak. Bahkan Pemuda Pancasila Riau, secara terang-terangan menolak rencana tersebut.

Dengan demikian, dikuatirkan akan terjadi kerusuhan. Sehingga, GP Ansor (Banser) Riau meminta Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau agar turun tangan menengahkan konflik tersebut.

Permintaan itu disampaikan Ketua GP ANSOR Riau, Purwaji kepada wartawan, Kamis (23/8/2018) di Pekanbaru.

Menurutnya, jika kegiatan itu bisa dicegah, ada baiknya dilakukan pencegahan. Menimbang terjadinya chaos yang melibatkan sesama anak Riau.

"Melihat potensi terjadinya kerusuhan antara yang pro dan kontra sebaiknya orang tua kami di LAM turun tangan menengahi masalah ini," ungkap Purwaji.

Masih kata Purwaji, bila potensi terjadinya benturan dua belah pihak lebih besar, dan itu dibiarkan, maka akan menjadi kesalahan bersama. Purwaji mencontohkan rusuh di Batam, Makassar sudah cukup dan tidak perlu terjadi di Riau.

"Jika perlu dilarang ya harus dikeluarkan larangan dari LAM. Agar tidak terjadi benturan sesama anak Riau. Sekarang ini tensinya sudah sama sama meninggi. Ada yang mau membubarkan dan ada yang mau mengawal (Laskar, red). Jadi tidak boleh ini terjadi harus dihentikan," tegasnya.

Purwaji mengatakan, semua pihak khususnya politisi harus bisa menahan diri mempertimbangkan kedamaian di tengah masyarakat. Apalagi saat ini ada sebagian masyarakat di Lombok yang sedang terkena musibah.

"Sekali lagi jangan abaikan kondisi ini, seolah tidak terjadi apa apa. Saya mohon orang orang tua di LAM, ormas Islam dan Paguyuban turun tangan, ayo bermusyawarah agar dicari jalan tengah yang baik menyikapi situasi ini," paparnya.

Selain Purwaji, pernyataan serupa juga diungkapkan tokoh pemuda Riau Yusafat Rendra. Menurut aktivis ini, tidak dikeluarkannya izin dari Polresta untuk kegiatan Deklarasi Ganti Presiden pada 26 Agustus itu menjadi bukti bahwa ada potensi gangguan keamanan dan ketertiban jika kegiatan itu tetap dilaksanakan.

"Polisi kan lebih paham soal keamanan dan potensi gangguan yang mungkin terjadi, semestinya itu jadi pertimbangan semua pihak agar tidak memaksakan diri," katanya.

Sebelumnya, meskipun banyak yang menginginkan acara tersebut tetap dilaksanakan, beberapa elemen mahasiswa dan Pemuda Pancasila (PP) Provinsi Riau, memprotes acara tersebut. Public Relation Deklarasi 2019 Ganti Presiden di Pekanbaru, Bambang wahyu J kepada GoNews.co mengatakan, pihaknya tidak akan mundur.

"Kami tidak akan mundur, InsyaAllah acara tetap jalan," ujarnya, Selasa (21/8/2018) saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsapp.

"Soal izin nanti kita ganti dengan pemberitahuan yang baru," timpanya.

Sementara itu, Panglima Deklarasi 2019 Ganti Presiden, Ustaz Khalid Tobing mengatakan, besok Selasa atau Rabu, pihaknya akan kembali membuat surat ke Polresta dan Mapolda Riau.

"Tadi berita acara penolakan dari Polresta Pekanbaru sudah diantarkan ke Sekretariat Presidium Deklarasi #2019GantiPresiden dan dengan tegas kita tidak menerima berita acara tersebut. Kami minta berita acara tersebut dibawa pulang lagi sama anggota Polresta itu," tandasnya.(int/nol)