PEKANBARU, Riauin.com - Isu Blok Rokan yang dikelola asing sejak 1942 akan berpindah 'asuh' dari Chevron ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu Pertamina menjadi satu isu populer hingga tingkat nasional saat ini. Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Pengurus Daerah (Pengda) Riau bahkan melirik isu ini karena dianggap telah menimbulkan polemik dimasyarakat, khususnya Riau.

Ketua Umum AAI Pengda Riau, M. Rawa El Amady mengatakan AAI Riau akan bertindak dalam hak transisi Chevron ke Pertamina, yakni mengawal masa transisi Blok Rokan, sehingga Pertamina tidak kembali mengulang cacat kelola yang telah dilakukan Chevron. AAI juga meminta agar Chevron tidak berprinsip 'habis manis sepah dibuang' setelah tidak lagi mengurus Blok Rokan, melainkan tetap menyumbang terkait pendirian 'Post oil and mining closure'.

CPI dan Pertamina juga harus memastikan pemulihan jasa lingkungan, setelah pertambangan migas terlaksana dengan baik, termasuk social due diligence. Demikian pula dengan hak - hak dasar masyarakat Sakai sebagai masyarakat Adat di dalam dan sekitar wilayah kerja minyak.

''Ada semacam dana perwalian/dana amanah (oil trust fund) untuk pendidikan dan pengembangan usaha tempatan yang bisa diteruskan oleh yayasan Pertamina. Selama 20 tahun minyak dieksploitasi di Riau, tanpa wilayah itu mendapatkan manfaat apa - apa, maka AAI merasa penting agar hak - hak lokal dan kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dapat didiskusikan kembali oleh perusahaan - perusahaan yang mengelola Blok Rokan ini,'' ujarnya, Senin, (6/8/2018).

Selain itu, isu lain yang menjadi perhatian AAI Pengda Riau adalah kasus konflik sumber daya alam yang intensitasnya di Riau adalah tertinggi di Indonesia. Jika diakumulasikan dari tahun 2008, jumlah konflik di Riau mencapai 450 kasus. Sementara konflik yang baru bisa diselesaikan jumlahnya kurang dari 10 persen.

Oleh sebab itu, AAI mengharapkan pemerintah, pengusaha dan masyarakat untuk serius melihat permasalahan tersebut. AAI berharap pemerintah dan perusahaan menyelesaikan konflik dengan berpedoman pada kearifan lokal. Untuk meminimalisir konflik tersebut, AAI berharap ke depan pemerintah hendaknya menjadikan manusia sebagai tujuan dari pembangunan.

Sementara itu, perlu diketahui bahwa AAI Riau merupakan sebuah organisasi yang terbentuk pada Sabtu, 4 Agustus lalu, dengan alasan tingginya intensitas konflik di Riau yang berbanding terbalik dengan sinergisitas pemerintah untuk menyelesaikannya. Selain itu, AAI Pengda Riau juga dibentuk berdasarkan kepentingan organisasi agar AAI berkembang diseluruh Indonesia, dan diharapkan dapat mengoptimalkan dan menggali kinerja antropolog di Riau yang produktif dibidang ekonomi, seni, budaya dan sebagainya.

"AAI berfungsi untuk melihat, mengurai dan memecahkan permasalahan. Penyelesaian konflik di AAI berbasis kepentingan masyarakat lokal dan budaya lokal,'' urainya.

M. Rawa sendiri baru terpilih menjadi ketua AAI Riau pada tanggal 4 Agustus 2018 lalu, bersamaan pengurus lainnya yakni Zuli Laili Isnaini selaku Sekretaris Umum, Hambali Sebagai bendahara, Derichad H Putra sebagai Divisi peningkatan profesi, dan Marhalim Zaini sebagai Kepala divisi advokasi.

Adapun hal yang menjadi konsentrasi AAI Riau antara lain melakukan riset dan publikasi hal-hal yang berhubungan dengan perubahan budaya materi dan teknik di Riau, semisal pergeseran budaya ekonomi (pendekatan ekonomi,sosial). Kemudian berkaitan dengan riset dan publikasi pandangan filosofi Melayu Riau, permasalahan gambut serta kebakaran, Warisan Budaya Tak Benda, riset situs artefak terutama Candi Muara Takus, riset dan Publikasi 8 Suku Asli di Provinsi Riau, pengembangan dan kajian folklore, kajian dan pengembangan sistem kepercayaan serta pengobatan tradisional melayu.

''Kami juga secara periodik akan menjadwalkan diskusi-diskusi informal dan bedah buku dari para antropolog serta dapat juga membuat bazar/pameran buku,'' tutupnya. (rls)