PEKANBARU, Riauin.com - Peraturan Presiden soal penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bingung. Pasalnya apa yang ditarget pemerintah daerah dengan yang dikeluarkan Perpres silisih angkanya cukup jauh.

"Contohnya kalau kita anggarkan Rp1 triliun yang keluar Perpres hanya Rp800 miliar. Bahkan dari Rp800 miliar itu tidak semua bisa dicairkan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putra Yana kepada wartawan, Sabtu (21/7/2018).

Kondisi itu terjadi, lanjut Indra, karena komponen dana perimbangan (DBH) ini menggunakan pola 20-20-30-30 yang disalurkan per triwulan.

"Untuk triwulan 1 sampai 3 (20-20-30) aman. Sedangkan triwulan 4, pemerintah pusat punya kebijakan tidaknya menyalurkan ke daerah. Logikanya pendapatan kita berkurang 30 persen," ujarnya.

Menurutnya DBH ini dibagi beberapa komponen, ada dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak. Karena Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Kalau DAU dan DAK sejauh ini aman. Yang banyak turun itu di sektor pajak, misalnya target (lifting) Rp600 miliar yang terealisasi hanya Rp400 miliar," bebernya.

Selain itu, sebut Indra, dana bagi hasil bukan pajak juga mengalami pengurangan. Misalnya ketika targetkan Rp800 miliar yang di dalam Perpres hanya Rp500 miliar.

"Bahkan dari Rp500 miliar itu tidak semua disalurkan. Jadi dalam Perpres itu diatur Pemerintah Pusat dapat tidak menyalurkan dana perimbangan triwulan empat," paparnya.

Secara keseluruhan, tambah Indra, untuk dana perimbangan Pemprov Riau menganggarkan Rp5 triliun, namun didalam Perpresnya hanya terealisasi Rp4,2 triliun.

"Dari Rp4,2 triliun itu untuk triwulan empatnya tidak disalurkan, dan akan disalurkan pada awal tahun anggaran baru," pungkasnya.

Atas kondisi itu pula, Pemrpov Riau mengalami penurunan pendapatan dari dana perimbangan sebesar Rp800 miliar. Kemudian ditambah tunda salur sebesar 30 persen dari Rp4,2 triliun.(int/nol)