BOGOR, riauin.com-- Dari 4 pilar demokrasi di Indonesia, pers merupakan yang paling sehat. Keempat pilar demokrasi itu adalah, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Pers.

Mantan Ketua MK, Prof Mahfud MD dalam paparannya pada hari kedua Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Wartawan Media Massa Cetak, Tv, Radio dan Online se-Indonesia, Selasa (27/2/2018) malam.

Mahfud mengatakan, ketiga pilar yakni Legislatif, Eksekutif sudah busuk. "Setiap saat kita mendapatkan adanya OTT oleh KPK, ini membuktikan lembaga ini busuk," kata Mahfud.

Apalagi lembaga Yudikatif, Mahfud kembali menilai keberadaan pilar ini lebih busuk lagi. Sudah tak asing lagi menjadi tempat jual beli perkara.

"Kalau punya perkara jangan ke pengadilan, nanti diperas sampai habis. Dikenal dengan mafia peradilan. Ini bukan saya menganjurkan tidak percaya Yudikatif, tapi jangan sampai  anda ada perkara," gurau Mahfud.

Pers sekarang, dinilai Mahfud liar, artinya pers secara seluruhanya di masyarakat itu masih tergambar media yang dapat dipercaya bahkan dapat mempengaruhi pola fikir masyarakat.

"Media ini memberitakan mengani si ini, media yang satu memberitakan yang itu disesuaikan dengan kebutuhan media. Padahal semua media massa itu sama," ujar Mahfud.

Serangan media itu sama, pers masih dipercaya oleh masyarakat. Pers punya tugas besar menegakkan konstitusi.

Wartawan yang profesional mampu memperoleh informasi yang disembunyikan. Contohnya seorang wartawan di Amerika yang mampu menggulingkan presidennya.

"Tidak takut pada Inpres atau peraturan apapun untuk mendapatkan informasi yang sahih. Tanya pada orang yang dapat bertanggung jawab terhadap informasi itu, tidam mesti informasi itu keluar dari mulut kepala dinas itu," ucapnya.

Menunggu Giliran
Praktik KKN sekarang masih banyak berlangsung, kalau sekarang KKN dilakukan individu. Bedanya kalau dulu, KKN hanya dilakukan oleh Soeharto dan orang-orangnya saja.

"Sekarang ini banyak orang berlomba menjadi kepala daerah. Padahal itu niscayanya berlomba untuk masuk penjara, hanya tinggal menunggu giliran saja. Memang ada sih kepala daerah yang tidak melakukan koruspi," ujarnya.

Bagaimana tidak, gaji walikota dan bupati hanya Rp8 juta dan gubernur Rp15 juta, tapi dilihat sekarang justru penghasilan kepala daerah bisa mencapai puluhan miliaran bahkan sampai ratusan miliar.

Dia mengatakan negara yang sehat itu jika income perkapitanya sudah mencapai 5.500 $, kalau kita sekarang baru 4.400 $. Karena itu bagaimana dapat menegakkan peraturan.

"Sekarang ini kultur kita jelek ditingkat elite. Tapi struktur kita sangat buruk, pejabat kita sulit untuk menang kalau tidak ada yang mendanai, masyarakat kita dalam memilih kepala daerah menggunakan demokrasi yang dibayar. Sehingga ketika menang cukongnya menagih," kata Mahmud. (vie)