BANGKINANG, Riauin.com - Penggunaan anggaran dana desa acapkali menjerat para kepala desa ke ranah hukum. Untuk menghindari para kepala desa dari masalah hukum, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kampar H Yusri mewacanakan agar Kabupaten Kampar memiliki tim pengendalian dana desa.

Wacana itu disampaikan Yusri saat memimpin rapat bersama Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta staf di ruang rapat Sekda Kampar, Selasa (13/1/2018).

Ia mengatakan, anggaran dana desa yang dibagikan ke 251 desa cukup besar yakni mencapai Rp 120 miliar.

Ditambahkan Yusri, demi berjalannya pengelolaan dana desa dengan baik, Dinas PMD diharapkan punya koneksi dengan seluruh desa melalui posko pengendalian tersebut, agar kepala desa dan aparaturnya bisa bertanya dan mendapatkan solusi dari seluruh persoalan yang mereka hadapi , baik tentang keuangan dan lainnya.

“Dinas PMD diharapkan menunjuk staf yang profesional yang standby dan ditempatkan di posko setiap kecamatan yang dibuat, agar masyaakat bisa bertanya dan meng update semua informasi terbaru yang dibutuhkan oleh masyarakat," ucap Sekda Kampar.

Pada kesempatan tersebut Yusri juga mengatakan bahwa, honor kepala desa yang ada di Kabupaten Kampar masih terbilang rendah dibanding dengan kabupaten lain. "Untuk itu kedepan kita akan memberikan reward kepada setiap kepala desa yang tuntas melaksanakan pertanggungjawaban dana desanya," beber mantan Kadis Binamarga Rohul tersebut.

Sementara itu kepala Dinas PMD Kabupaten Kampar, Febrinaldi Tridatmawan mengatakan, Dinas PMD akan memandu seluruh desa agar selesai menyusun APBDes nya sampai kepada pertanggung jawabannya. "Sebelum desa menyusun APBDes kita kan melakukan fasilitas keuangan desa dan akan mengawal pelaksanaan kegiatan sampai dengan pertanggung jawaban penggunaan anggarannya dengan harapan agar seluruh kepala desa aman dan tenang dalam menjalankan tugasnya," ucap Febrinaldi.(int/nol)