RIAUIN.COM - Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengevaluasi pemanfaatan data dalam penyusunan program dan alokasi anggaran pembangunan daerah. Langkah ini merespons temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau tahun ini yang mengindikasikan adanya inefisiensi pada sejumlah kegiatan perangkat daerah.

Kepala Bappeda Bengkalis, Rinto, mengungkapkan indikasi inefisiensi anggaran tersebut dipicu oleh penggunaan data yang belum optimal dalam merencanakan target dan sasaran pembangunan.

“Banyak program yang anggarannya lebih, tetapi sasarannya berbeda, sehingga belum tepat dalam penggunaannya. Ini menunjukkan bahwa data belum dimanfaatkan secara optimal oleh kita semua,” kata Rinto saat membuka Desk Forum Satu Data Kabupaten Bengkalis di Kantor Bappeda Bengkalis, Senin (12/10/2026).

Rinto menegaskan, perencanaan pembangunan yang tidak didukung data komprehensif berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran bagi masyarakat. Karena itu, ia meminta penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah tahun 2028 yang dimulai Januari mendatang wajib menggunakan data yang akurat dan lengkap.

“Pastikan apa yang diinginkan pemerintah pusat, data-data yang berada dalam urusan kita masing-masing dapat terhubung dengan baik, terkumpul dengan baik, dan dimanfaatkan dengan baik. Mudah-mudahan ini akan meningkatkan kualitas kita ke depan,” tegas Rinto.

Ia juga mendorong Desk Forum dilaksanakan secara berkala, minimal tiga bulan sekali, guna mengimbangi perubahan informasi yang dinamis.

“Pergerakan informasi saat ini begitu cepat, sehingga kita perlu terus memperbarui pengetahuan agar mampu mengikuti perkembangan yang ada,” tambahnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Diskominfotik Bengkalis, Adisutrisno, menyoroti pentingnya verifikasi dan integrasi data sektoral agar tidak sekadar menjadi pelengkap administrasi.

“Data menempati posisi yang sangat strategis. Data bukan hanya pelengkap administrasi, tetapi merupakan dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, kita harus benar-benar mewujudkan data yang berkualitas,” ujar Adisutrisno.

Adisutrisno menjelaskan, proses integrasi data dilakukan melalui pembagian peran antarinstansi: Bappeda bertindak sebagai koordinator, Diskominfotik sebagai walidata, BPS memberikan pembinaan statistik, dan perangkat daerah bertugas menyediakan data sektoral.

“Kami berharap data yang dikumpulkan dapat terintegrasi dengan baik. Jadi, ketika pimpinan membutuhkan data, semuanya sudah tersedia dan bisa diakses melalui satu platform atau aplikasi,” jelasnya.

Meski mendorong keterbukaan data, Adisutrisno mengingatkan agar pengintegrasian tersebut tetap memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan data pribadi sesuai aturan yang berlaku.

Desk Forum ini turut dihadiri Kepala BPS Bengkalis, Sudiro, serta Kepala Bidang Data dan Statistik Diskominfotik Bengkalis, Azmar, serta diikuti secara virtual oleh jajaran pemerintah kecamatan dan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis. (Bil)